Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Daya dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia Kepada melakukan Penilaian menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional, serta kawasan hutan lainnya. Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam taklimatnya pada Rapat Kerja Pemerintah Serempak Personil Kabinet Merah Putih, seluruh pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta Direktur Penting BUMN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 8 April 2026.
“Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan Eksis ratusan tambang enggak Jernih atau IUP, IUP enggak Jernih di hutan lindung dan di hutan-hutan,” ucap Presiden.
Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan bahwa izin-izin yang Enggak Mempunyai kejelasan atau melanggar prinsip tata kelola harus dicabut tanpa kompromi. “Kalau enggak Jernih, cabut Segala itu, IUP, IUP cabut Segala itu. Kita sudah enggak Eksis waktu Kepada terlalu Iba, enggak Eksis Iba sekarang,” katanya.
Presiden Prabowo juga menetapkan tenggat waktu yang ketat dalam proses Penilaian tersebut. Kepada Menteri ESDM, Presiden meminta agar laporan hasil Penilaian disampaikan kembali dalam waktu satu minggu.
“Satu minggu. Kita cabut Segala IUP. Prinsip-prinsip yang enggak beres kita cabut, harus di tangan negara dan kita Dapat nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita,” ujarnya.
Menurut Presiden, langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kepada menegakkan kepentingan nasional dan melindungi sumber daya alam dari praktik-praktik yang Enggak bertanggung jawab. Kepala Negara menegaskan bahwa Enggak Eksis Tengah ruang bagi kepentingan Grup atau individu dalam pengelolaan sumber daya strategis negara.
“Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” pungkasnya.
(BPMI Setpres)
