Tunjangan DPR Dicabut, hingga Dorong DPR Buka Ruang Dialog dengan Masyarakat – Kantor Staf Presiden

Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang disuarakan dalam berbagai aksi demonstrasi belakangan ini didengar dengan serius oleh pemerintah dan DPR RI. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah sepakat akan mencabut sejumlah tunjangan Personil dewan dan memberhentikan sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan Personil DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8).

Presiden juga mengumumkan bahwa para pimpinan DPR dan ketua Biasa partai politik telah sepakat Demi mengambil tindakan tegas terhadap Personil mereka yang dinilai Membangun kegaduhan publik. Pimpinan partai mencabut status keanggotaan mereka sebagai Personil DPR RI terhitung mulai 1 September 2025.

“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua Biasa partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden meminta DPR segera membuka ruang dialog dengan masyarakat, terutama kalangan mahasiswa dan Golongan sipil lainnya.

“Saya akan meminta pimpinan DPR RI Demi segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan Golongan-Golongan yang Mau menyampaikan aspirasi, agar Dapat diterima dengan Berkualitas dan berdialog langsung,” ujarnya.

Presiden menekankan pentingnya penyampaian aspirasi secara damai dan konstitusional, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, UU Nomor 9 Tahun 1998, serta International Covenant on Civil and Political Rights.

“Penyampaian aspirasi Dapat dilakukan secara damai, Tetapi apabila terdapat tindakan anarkis, perusakan, pembakaran fasilitas Biasa, penjarahan, hingga ancaman terhadap keselamatan rakyat, maka hal itu merupakan pelanggaran hukum. Negara wajib hadir melindungi rakyatnya,” kata Presiden Prabowo.

Presiden juga menegaskan bahwa aparat harus bersikap adil dan melindungi masyarakat secara aktif.

“Aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas Biasa yang dibangun dengan Dana rakyat, serta menegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” ujarnya.

Terkait insiden yang terjadi selama demonstrasi, Presiden menyebut bahwa proses pemeriksaan terhadap petugas yang diduga melakukan pelanggaran telah dilakukan oleh Polri.

“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, Begitu ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan Segera, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” ucapnya.

Sebagai bentuk keterbukaan pemerintah, Presiden Prabowo memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga agar menerima kritik dan masukan dari masyarakat.

“Kepada pemerintah, saya perintahkan seluruh kementerian/lembaga Demi menerima utusan dari Golongan-Golongan yang Mau menyampaikan kritik, koreksi, dan masukan demi perbaikan jalannya pemerintahan,” tegasnya.

Presiden Prabowo juga mengimbau seluruh elemen bangsa Demi menjaga persatuan nasional melalui semangat gotong royong.

“Indonesia sedang berada di ambang kebangkitan. Jangan Tamat kita diadu domba. Mari kita suarakan aspirasi dengan damai, tanpa merusak, tanpa kerusuhan, dan tanpa penjarahan. Semangat dari nenek moyang kita adalah gotong royong. Mari kita bergotong royong menjaga Tanah Air,” pungkas Presiden.

Dalam konferensi pers tersebut, hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Eksis pula Ketua Biasa PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Biasa Partai NasDem Surya Paloh, dan Ketua Biasa PAN Zulkifli Hasan. Lampau, Ketua Biasa PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Biasa Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Biasa Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dan Sekjen PKS Muhammad Kholid.