Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag tersebut ditetapkan pada 11 Desember 2023 dan akan mulai berlaku 90 hari sejak Rontok diundangkannya atau 10 Maret 2024.
Pokok pengaturan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 di antaranya adalah penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari post-border ke border dan relaksasi atau kemudahan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain itu, Permendag Nomor 36 Tahun 2023 juga mengatur fasilitas impor bahan baku bagi industri pemegang Nomor pengenal importir-produsen status Authorized Economic Operator dan Kenalan Esensial kepabeanan.
“Memperhatikan perkembangan dunia sekarang ini, ekspor dan impor perlu kita tata agar Kagak merugikan Indonesia. Di seluruh dunia juga begitu, impor diatur dan ekspor dipermudah. Salah satunya, mengembalikan pengawasan border Buat sejumlah barang,” ungkap Mendag Zulkifli Hasan Demi memberi sambutan dalam Sosialisasi Permendag Nomor 36 Tahun 2023 pada Selasa (19/12) di Semarang, Jawa Tengah.
Mendag Zulkifli Hasan juga mengungkapkan, komoditas yang pengawasan impornya dikembalikan dari post-border ke border antara lain elektronik, alas kaki, Pakaian jadi, serta kosmetik dan obat tradisional dengan tujuan Buat menertibkan impor barang.
Secara Standar, dalam masa transisi pemberlakuan Permendag ini, Mendag Zulkifli Hasan mengimbau agar para importir Membikin perencanaan yang Bagus dalam melakukan impor.
“Saya harap para kepala dinas perindustrian dan perdagangan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Area Jawa Tengah dapat membantu menyosialisasikan Permendag ini kepada para pelaku usaha di wilayahnya masing-masing, sehingga para pelaku usaha Dapat mendapatkan pemahaman terhadap aturan impor dengan Betul,” kata Mendag Zulkifli Hasan.
Sosialisasi digelar secara hibrida, dihadiri secara fisik oleh 650 peserta dari asosiasi, surveyor, pemangku kepentingan, pelaku usaha, serta Dinas Provinsi Jawa Tengah.
“Kebijakan ini memang sudah ditunggu-tunggu pelaku usaha karena banyak sekali kebijakan atau perubahan, Bagus yang bersifat relaksasi maupun pengaturan atau penataan, terhadap kebijakan perdagangan luar negeri khususnya kebijakan impor,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso.
Relaksasi Impor Barang PMI
Spesifik Buat ketentuan relaksasi atau kemudahan impor barang kiriman PMI, Mendag Zulkifli Hasan menekankan, Permendag Nomor 36 Tahun 2023 langsung berlaku Demi diundangkan Merukapan pada 11 Desember 2023.
“Poin selanjutnya dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 ini adalah kemudahan masuk barang Punya para PMI. Kita perbaiki aturan ini agar para PMI Dapat membawa pulang barang-barang Punya mereka. Spesifik Buat pasal mengenai barang PMI, langsung berlaku Demi Permendag ini diundangkan. Poin ini Buat memberi penghargaan kepada PMI sebagai pahlawan devisa,” ungkap Mendag Zulkifli Hasan.
Penempatan PMI ke luar negeri memberikan manfaat dalam bentuk devisa dan remitansi yang berdampak pada perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pada 2022, kontribusi remitansi dari PMI mencapai nilai Rp139 triliun. Barang kiriman PMI merupakan barang Punya pribadi PMI dan Buat keluarganya, bukan barang yang sifatnya komersial Buat diperdagangkan kepada orang lain. Pemerintah memberikan kemudahan dalam proses pengiriman barang-barang Punya PMI dan pembebasan bea masuk dengan nilai maksimal USD 1.500 per tahun.
