Setelah UU Pencegahan Kim Soo Hyun, Kini Muncul Petisi UU Pencegahan Gaseyeon Mendekati 50 Ribu Tanda Tangan

Mensdaily.id – Setelah kesuksesan petisi nasional Demi UU Pencegahan Kim Soo Hyun yang mengatur hukuman lebih ketat terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, kini muncul petisi baru yang dinamakan UU Pencegahan Gaseyeon.

Petisi ini berfokus pada pencegahan penyebaran hoaks dan pelanggaran privasi yang dilakukan oleh kanal YouTube Gaseyeon, yang selama ini dianggap menyebarkan konten fitnah dan menyerang pribadi banyak orang.

Petisi UU Pencegahan Gaseyeon telah berhasil mengumpulkan lebih dari 40 ribu tanda tangan dan semakin mendekati Sasaran 50 ribu tanda tangan yang menjadi syarat agar petisi diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Korea.

Para pendukung petisi berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap penyebaran Siaran Palsu dan pelanggaran privasi yang merugikan korban secara luas.

Kanal Gaseyeon sendiri menjadi sorotan publik karena beberapa kontennya yang kontroversial, termasuk dugaan fitnah terhadap selebriti seperti Kim Soo Hyun dan almarhum Kim Sae Ron, serta konflik dengan publik figur lainnya.

Akibat dari konten tersebut, sejumlah pihak bahkan melakukan tindakan hukum Demi melindungi nama Berkualitas mereka, termasuk gugatan pencemaran nama Berkualitas dan tuntutan ganti rugi yang cukup besar.

Pendukung petisi menilai bahwa penyebaran hoaks dan pengungkapan kehidupan pribadi secara Tak bertanggung jawab dapat menyebabkan kerusakan yang serius pada korban, termasuk tekanan psikologis hingga tindakan ekstrem. 

Oleh karena itu, mereka meminta agar Terdapat regulasi hukum yang lebih ketat, termasuk Denda pidana dan pengawasan ketat terhadap platform online yang memfasilitasi penyebaran konten semacam itu.

Dengan situasi ini, publik dan legislatif Korea Selatan semakin Pusat perhatian Demi menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan hak privasi dan integritas individu.

UU Pencegahan Gaseyeon diharapkan menjadi langkah Krusial dalam menangani penyebaran informasi Palsu dan menjaga keamanan digital bagi seluruh masyarakat.