Denpasar — Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari menegaskan bahwa pembangunan rumah susun (rusun) bagi ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, serta Mempunyai identitas estetika lokal. Hal itu disampaikan Qodari Demi meninjau Rusun ASN Kementerian Keuangan Serempak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Denpasar, Senin, (24/11/2025).
Kepala Staf Kepresidenan mengapresiasi desain rusun yang dinilai Bisa menghadirkan suasana berbeda meski dengan struktur bangunan serupa. “Saya usul Pak Menteri PKP ini, setelah kemarin ke Jogja, Lewat hari ini di sini. Kok bangunan sama, tapi suasana lain. Karena memang ini desainnya menarik sekali,” ujarnya.
Qodari mendorong agar estetika lokal menjadi Tanda khas pembangunan rusun ASN di seluruh Indonesia. “Kalau bangun di Bali, estetikanya harus Bali. Nanti di Padang, style Padang. Di Kalimantan, style Kalimantan,” kata Qodari. Menurutnya, hunian pemerintah tak hanya meningkatkan kesejahteraan ASN tetapi juga memperkuat budaya lokal.
“Kementerian PKP bukan hanya mensejahterakan ASN dengan fasilitas bagus, tetapi juga mengembangkan kebudayaan,” tambahnya.
Qodari juga menilai Kementerian PKP berhasil menghadirkan terobosan dalam memanfaatkan aset negara Demi kepentingan rakyat. “Hari ini kita Menyantap satu terobosan Tengah dari PKP. Program perumahan ini berjalan karena Terdapat kepemimpinan yang kolaboratif,” tegasnya. Ia menyebut ekosistem kolaboratif lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi fondasi percepatan Program 3 Juta Rumah.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan bahwa seluruh pembangunan hunian pemerintah harus mempertanggungjawabkan penggunaan Doku negara. “Apabila membangun hunian menggunakan Doku rakyat, hasilnya harus maksimal, berkualitas, dan Betul-Betul dirasakan manfaatnya,” ujar Maruarar.
Maruarar menyebutkan sewa rusun ASN sebesar Rp300 ribu per bulan jauh lebih terjangkau dibandingkan apartemen komersial di Denpasar yang mencapai Rp3 juta. Rusun tipe Arunika 36 dengan 4 Alas ini Mempunyai 120 unit, kapasitas 480 orang, dan telah mencapai Provisional Hand Over (PHO) atau penyerahan sementara hasil pekerjaan kontraktor kepada pemilik proyek, pada 30 November 2024. Maruarar juga menilai lahan Kemenkeu di Denpasar cukup strategis Demi pembangunan rusun bagi MBR dan akan diusulkan pada tahun anggaran 2026.
