Regulasi TKDN Mau Dibuat Lebih Luwes & Realistis

Presiden RI Prabowo Subianto, mengarahkan agar kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) ditinjau kembali, dibuat lebih Luwes dan realistis, serta Kagak membebani industri dalam negeri. Penegasan ini diarahkan bagi seluruh Personil kabinetnya tanpa terkecuali.

“TKDN sudahlah niatnya Bagus, nasionalisme. Saya kalau Kerabat—mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin,” tuturnya dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Berdikari, Jakarta, pada Selasa (8/4/2025). 

Menurutnya, masalah TKDN ini adalah masalah luas yang mencakup isu pendidikan, sains, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Prabowo mengaku khawatir bahwa apabila TKDN dipaksakan, maka akan berpotensi menurunkan daya saing industri.

“Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi itu masalah, nggak Dapat kita dengan Metode bikin regulasi TKDN naik,” ungkapnya.

Apa Itu TKDN?

TKDN sendiri merupakan standar Demi mengukur persentase pemakaian produk lokal, Bagus dalam bentuk barang maupun jasa. Keberadaan TKDN sangat berpengaruh terhadap proses pengadaan barang dalam negeri. 

Sederhananya, menurut Kementerian Perindustrian, TKDN mengatur soal persentase bahan lokal yang terkandung dalam suatu produk. TKDN bertujuan Demi memaksimalkan penggunaan produk lokal sekaligus mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, agar lebih kuat dan Dapat tetap kompetitif.

Demi ini, batas minimal TKDN yang ditetapkan adalah sebesar 25% dan nilai bobot manfaat perusahaan (BMP) minimal 40%. Meski begitu, Menteri Perindustrian sejatinya dapat menetapkan batas minimum nilai TKDN pada industri tertentu, di luar ketentuan 25% tersebut. Proses Pembuktian TKDN dilakukan oleh lembaga independen Tertentu yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian, salah satunya adalah PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo (Persero).

Adapun perhitungan TKDN barang didasarkan pada beberapa Unsur produksi, mulai dari bahan atau material langsung, tenaga kerja langsung, hingga biaya overhead pabrik. Demi TKDN jasa, maka penilaiannya dihitung dari biaya tenaga kerja, biaya alat kerja, dan jasa Biasa.

Lebih dari 17 Ribu Sertifikat TKDN

Sejauh ini, Kementerian Perindustrian mencatat terdapat 17.643 sertifikat TKDN yang Lagi berlaku, dari total 43.355 sertifikat yang telah dikeluarkan. Sebagai informasi, 1 sertifikat TKDN dapat berisi lebih dari 1 jenis produk.

Berdasarkan Golongan barangnya, maka bahan dan peralatan kesehatan tercatat Mempunyai sertifikat TKDN terbanyak, mencapai 2.522 sertifikat aktif dari 5.599 secara keseluruhan, disusul oleh bahan bangunan/Bangunan sebanyak 2.078 sertifikat.

TKDN Lagi diberlakukan dengan tegas hingga Demi ini, Demi Seluruh produk tanpa diskriminasi dari negara mana pun. Menurut perhitungan Pengaruh ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pengaruh berganda ekonomi kebijakan TKDN mencapai 2,2. Hal ini berarti, belanja Rp1 produk dalam negeri Dapat menciptakan nilai ekonomi sebesar Rp2,2. 

Pelonggaran aturan TKDN ini juga menjadi salah satu respons terhadap kebijakan tarif impor Amerika Perkumpulan. Ia berharap TKDN Kagak terlalu dipaksakan, Kalau pada akhirnya malah Membangun daya saing produk lokal menurun.

Baca Juga: Prabowo Bakal Hapus Kuota Impor