Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai langkah-langkah strategis yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Otonomi Spesifik Papua. Laporan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Presiden Prabowo dalam Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Spesifik Papua (KEPP OKP) di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025.
Dalam laporannya, Mendagri menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan pertemuan dengan KEPP OKP Bagus secara internal maupun Serempak dengan Kepala Daerah se-Papua. “Dalam rangka Kepada sinkronisasi, harmonisasi Penyelenggaraan tugas, jadi seperti apa Komite ini akan bekerja,” ucapnya
Mendagri juga melaporkan peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029 yang telah dilaksanakan di Bappenas pada pagi hari tadi. Tetapi demikian, Mendagri menekankan pentingnya penyempurnaan rencana aksi tersebut melalui dialog dengan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang baru dilantik pada 2025.
“Kepada menyempurnakan rencana aksi yang diluncurkan, yang akan jadi pegangan ini, ini perlu dialog kembali dengan rekan-rekan Kepala Daerah yang terpilih, dan kemudian Kepada menampung aspirasi Pak, sehingga Eksis prinsip top-down dan bottom-up,” katanya.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa KEPP OKP Mempunyai tugas Penting melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah. “Cita-cita kami dengan adanya sinkronisasi, harmonisasi program, ini betul-betul dapat berdampak di lapangan dalam rangka Kepada percepatan pembangunan sehingga masyarakat Papua Dapat lebih sejahtera,” lanjutnya.
Selain itu, menurut Mendagri, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, KEPP OKP juga menjalankan fungsi pengawasan. Kagak hanya itu, rencana Pengkajian secara berkala terhadap seluruh program pembangunan Papua juga akan dilakukan.
“Yang mungkin Dapat dilakukan antar-K/L, kami akan koordinasikan, Pak. Tapi kalau seandainya Eksis yang perlu intervensi dari Bapak Presiden, tim ini, komite ini yang dipimpin oleh Pak Velix akan melaporkan kepada Bapak sehingga akan ditemukan solusinya,” kata Mendagri.
