Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penjelasan mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait Board of Peace dan upaya penyelesaian konflik Palestina, dalam pertemuan dengan para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan Personil Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo Mempunyai pendekatan yang realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace.
Menurut Dino, Begitu ini Board of Peace merupakan satu-satunya opsi yang tersedia di tengah kompleksitas konflik yang berlangsung. “Kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam Arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, Enggak Eksis opsi lain,” ujar Dino.
Dino juga menegaskan bahwa Board of Peace bukanlah solusi instan, melainkan sebuah upaya yang sarat dengan risiko dan ketidakpastian. Tetapi demikian, Presiden Prabowo dinilai memahami secara utuh potensi tantangan tersebut, termasuk risiko geopolitik yang melibatkan berbagai aktor Dunia.
“Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang Mujarab, yang Bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya Memperhatikan beliau realistis mengenai hal ini,” lanjut Dino.
Ia juga menyoroti penekanan Presiden Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai Elemen penyeimbang dalam proses tersebut. Lebih lanjut, Dino mengapresiasi sikap kehati-hatian Presiden Prabowo yang tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional Indonesia, termasuk kesiapan Demi menarik diri apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar Indonesia.
“Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan Maju berpegang pada opsi Demi Bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” tegasnya.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti pentingnya proses konsultasi yang telah dilalui Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace. Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.
“Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” ujar Hassan.
Hassan menjelaskan bahwa delapan negara tersebut dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam Board of Peace, sekaligus menjaga agar proses yang berjalan tetap sejalan dengan tujuan kemanusiaan. Hassan juga menekankan bahwa proses penyelesaian konflik Enggak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seraya mencontohkan berbagai praktik diplomasi Dunia di masa Lampau.
“Dengan kata lain, kita Enggak perlu apriori. Eksis proses di luar kerangka PBB dan itu Enggak perlu ditafsirkan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya,” ujarnya.
Hassan pun menilai pertemuan dengan Presiden Prabowo memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai Board of Peace, termasuk ruang kedaulatan Indonesia dalam menentukan keberlanjutan keterlibatan di dalamnya. “Kita juga punya kedaulatan Demi memutuskan apakah kita akan Maju lanjut atau Enggak, tergantung kepada bagaimana proses ini nanti berjalannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya Ialah membantu rakyat Palestina,” kata Hassan.
(BPMI Setpres)
