Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Demi mewujudkan kemandirian Kekuatan nasional dengan menyiapkan Papua sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan swasembada Kekuatan. Menurutnya, Papua Mempunyai potensi sumber Kekuatan yang sangat besar dan harus dimanfaatkan Demi kepentingan daerah serta nasional.
“Saya kira Papua punya sumber Kekuatan yang sangat Berkualitas dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada Kekuatan yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden Ketika memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Tertentu Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025.
Presiden menjelaskan bahwa pemerintah tengah mendorong pemanfaatan Kekuatan terbarukan, khususnya tenaga surya dan tenaga air, sebagai solusi bagi Area-Area terpencil. Menurutnya, perkembangan teknologi telah Membangun Kekuatan surya semakin terjangkau, sementara pembangkit listrik tenaga air skala kecil dapat dimanfaatkan di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
“Kalau Eksis tenaga surya dan tenaga air, Kagak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” kata Presiden.
Selain Kekuatan terbarukan, Presiden Prabowo juga mengarahkan pengembangan Kekuatan berbasis sumber daya lokal melalui bahan bakar nabati. Langkah tersebut merupakan bagian dari Sasaran jangka menengah pemerintah Demi mewujudkan swasembada Kekuatan dan pangan di seluruh daerah dalam lima tahun ke depan.
Presiden menegaskan bahwa kemandirian Kekuatan akan berdampak signifikan terhadap penguatan fiskal negara. Ketika ini, impor BBM Indonesia mencapai Sekeliling Rp520 triliun per tahun. Presiden menilai pengurangan impor tersebut dapat menghemat ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, yang selanjutnya dapat dialihkan Demi pembangunan daerah.
“Bayangkan kalau kita Dapat potong Sebelah, berarti Eksis 250 triliun. Apalagi kita Dapat potong lima ratus triliun. Lima ratus triliun itu berarti tiap kabupaten Dapat punya, kemungkinan Dapat punya satu triliun tiap kabupaten,” ujarnya.
Presiden Prabowo menambahkan bahwa pemerintah telah menetapkan Sasaran konkret, yakni mulai tahun depan Indonesia Kagak Tengah mengimpor solar dari luar negeri. Selanjutnya, dalam kurun waktu empat tahun ke depan, pemerintah menargetkan penghentian impor bensin secara bertahap.
Demi memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Presiden meminta para gubernur dan bupati, khususnya di Papua, Demi melakukan koordinasi yang erat dengan komite percepatan pembangunan, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian terkait. Kepala daerah diminta menyusun prioritas Esensial sesuai kebutuhan dan tantangan di Area masing-masing.
“Kagak mungkin kita Dapat selesaikan Sekalian seketika, tapi kalau kita punya prioritas Kerabat-Kerabat, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang Dapat kita lakukan sekarang,” tegas Presiden.
