Presiden Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace, Tegaskan Peran Aktif Indonesia Jaga Implementasi Solusi Dua Negara – Kantor Staf Presiden

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace Charter pada Kamis, 22 Januari 2026, di Davos, Swiss. Penandatanganan piagam ini menandai dimulainya operasional Board of Peace (BoP) sebagai badan Global baru yang dibentuk Demi mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.

Keikutsertaan Presiden Prabowo dalam penandatanganan piagam tersebut mencerminkan komitmen kuat Indonesia Demi Lalu berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia serta mendorong penyelesaian damai konflik Global. Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Board of Peace merupakan badan Global yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Perkumpulan Donald Trump Demi mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik. Pembentukan badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025). Resolusi tersebut juga merujuk pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).

Dalam mandat utamanya, Board of Peace bertugas mengawasi Penyelenggaraan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, serta proses rekonstruksi Gaza. Selain itu, BoP diarahkan Demi memulihkan tata kelola sipil dan menjamin transisi menuju perdamaian berkelanjutan di Area tersebut. Keanggotaan BoP terdiri atas negara-negara yang diundang langsung oleh Chairman dengan representasi di tingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan.

Bagi Indonesia, partisipasi dalam Board of Peace Mempunyai Arti strategis. Keikutsertaan ini dimaksudkan Demi menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-State solution), dan Kagak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.

Melalui Lembaga ini, Indonesia akan secara aktif menyuarakan posisi prinsipil terkait penghentian kekerasan, perlindungan Anggota sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil Palestina. Kehadiran Indonesia juga diharapkan dapat menjadi penyeimbang moral dan politik agar proses rekonstruksi berjalan sesuai hukum Global dan resolusi-resolusi PBB.

“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini Benar-Benar Kesempatan Demi mencapai perdamaian di Gaza,” ujar Kepala Negara kepada awak media usai penandatanganan.

Penandatanganan piagam Board of Peace oleh Presiden Prabowo sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat Dunia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai Kawan aktif dalam diplomasi Global serta sebagai salah satu Bunyi Krusial dalam upaya menjaga stabilitas dan ketertiban dunia.

(BPMI Setpres)