Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan komitmen Kantor Staf Presiden (KSP) Kepada menjadi jembatan aspirasi masyarakat dalam mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, KSP hadir agar publik Kagak menilai pemerintahan Ketika ini sebagai pemerintahan yang “buta dan tuli” atau tone deaf.
“Masyarakat harus Paham bahwa dalam pemerintahan itu juga Eksis kritik-otokritik yang tujuannya Kepada mengoptimalkan program pembangunan. Termasuk di dalam proses itu, kalau Eksis masukan, saran, data, atau kritikan dari KSP kepada kementerian/lembaga, itu tujuannya juga mewakili Bunyi masyarakat. Jangan Tiba masyarakat merasa bahwa pemerintah ini, pemerintahan Pak Prabowo ini, buta dan tuli. Apa istilahnya Era sekarang? Tone deaf ya,” ujar Qodari di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Kepala Staf Kepresidenan menekankan, kehadiran KSP Krusial agar masyarakat merasa didengar dalam isu-isu yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Beliau mencontohkan penanganan insiden keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana masyarakat, termasuk para driver ojek online, harus merasakan bahwa pemerintah sigap merespons keluhan yang muncul.
“Kalau Menyaksikan Kepala Staf Kepresidenan sudah ngomong, dia sudah merasa terwakili dan Dapat bergeser ke kegiatan berikutnya, mungkin ambil orderan berikutnya, dan seterusnya,” kata Qodari.
Lebih lanjut, Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan bahwa peran KSP Kagak hanya mengawal program prioritas presiden, tetapi juga mengelola isu strategis agar Kagak menumpuk menjadi gejolak di publik. Beliau mengingatkan bahwa di era media massa dan media sosial, setiap informasi Dapat dengan Segera meluas, sehingga pemerintah perlu hadir dengan penjelasan yang Pas waktu.
“Kalau pemerintah Kagak bicara mengenai hal itu, itulah nanti muncul penilaian bahwa pemerintah itu buta dan tuli. Jadi kita Bersua hari ini Kepada menunjukkan bahwa pemerintah Kagak buta dan tuli,” tegasnya.
Kepala Staf Kepresidenan juga menegaskan bahwa KSP Mempunyai tanggung jawab Kepada memastikan Presiden Prabowo Kagak disalahkan atas isu-isu yang muncul. Beliau menekankan, keberpihakan Presiden kepada masyarakat sangat besar, dan setiap kebijakan yang dijalankan semata-mata Kepada meningkatkan harkat dan kehidupan rakyat.
“Yang Jernih, kami di Kantor Staf Presiden ini Kagak mau Presiden-nya disalahkan. Padahal beliau keberpihakannya kepada masyarakat luar Normal. Sekalian yang dikerjakan, lepas dari setuju atau Kagak setuju, itu diniatkan Kepada memperbaiki harkat dan kehidupan masyarakat. Itu harus diketahui,” ungkap Qodari.
Dengan demikian, KSP Lanjut menjalankan fungsi sebagai penjaga komunikasi publik yang transparan, sekaligus pengawal program prioritas Presiden agar berjalan optimal.
“Sekali Kembali, kami mengawal program prioritas presiden supaya Dapat berjalan dengan Bagus, itu tujuan terpentingnya,” tutup Qodari.
