Surabaya – Tetap adanya Pengecualian pernikahan anak menjadi salah satu tantangan dalam percepatan penurunan stunting (kekerdilan) di Indonesia. Alasan, pernikahan di usia muda berisiko melahirkan anak stunting. Kantor Staf Presiden mendorong pemerintah daerah melakukan mitigasi dan edukasi, terutama tentang pentingnya kesehatan prahamil dan Begitu hamil.
“Hal ini perlu dipantau by name by address dari Dinkes dan Desa melalui edukasi KB hingga waktu layak hamil serta pemenuhan nutrisi dan eduaksi bagi calon Ibu,” kata Tenaga Ahli Primer Kantor Staf Presiden, dr. Brian Sri Prahastuti, pada kegiatan monitoring dan Penilaian program penurunan stunting, di Surabaya, Jum’at (14/7).
Berdasarkan data Badan Peradilan Keyakinan (Badilag), permohonan Pengecualian nikah atau kawin pada 2022 sebanyak 50.673 kasus. Jumlah ini lebih rendah 17,54 persen dibandingkan pada 2021, yakni sebanyak 61.449 kasus. Permintaan Pengecualian nikah ini hanya dilakukan oleh calon mempelai yang berusia kurang dari batas, yakni 19 tahun.
Menurut Brian, mitigasi dan edukasi atas Dampak terjadinya Pengecualian pernikahan anak, salah satu upaya Demi memperkuat ketahanan daerah dalam percepatan penurunan stunting. Upaya tersebut harus dilakukan hingga level individu.
Dinas kesehatan atau pemerintah desa sebagai ujung tombak, sambung dia, Dapat memanfaatkan data Elektronik- Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGM). “Krusial bagi pihak Desa Demi dapat memonitor hingga tingkat individu melalui E-PPGBM ini,” ujar Brian.
Ia juga menekankan pentingnya program-program penurunan stunting di daerah sejalan dengan Sasaran nasional. Pemerintah daerah harus Bisa mengelola dan menganalisis data Demi dapat mengatur strategi yang Benar sesuai dengan kebutuhan dan Ciri masing-masing daerah. “Perlu diperhatikan bahwa prioritas nasional adalah prioritas daerah. Begitu ini, kacamata KSP Menyantap hingga tingkat desa dalam percepatan penurunan stunting,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Brian mengingatkan enam arahan Presiden Joko Widodo dalam percepatan stunting di Indonesia. Pertama, sinergi antar Lembaga. Kedua, penyuluhan tentang pra-nikah pra-hamil dan Begitu hamil. Ketiga, ketersediaan protein Demi ibu hamil dan bayi.
Arahan keempat, aspek lingkungan dan sanitasi. Kelima, ketersediaan alat ukur di Puskesmas dan Posyandu. Keenam, pemanfaatan teknologi Demi pendataan yang berkualitas by name by address Demi penanganan yang Benar.
Seperti diketahui, percepatan penurunan stunting pada balita menjadi prioritas pemerintah Demi mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia berupaya keras dalam penurunan stunting hingga 14 persen di tahun 2024 sesuai dalam RPJMN 2020-2024.
