Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Dalam sidang tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan laporan perkembangan penanganan Dampak bencana, khususnya terkait pendataan kerusakan rumah dan kesiapan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.
Berdasarkan data per Minggu, 14 Desember 2025 pukul 17.00 WIB, Menteri PKP menyampaikan bahwa jumlah rumah terdampak bencana di Aceh mencapai 100.569 unit, terdiri atas rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hanyut. Sementara itu, di Sumatera Utara tercatat 29.766 unit rumah terdampak, dan di Sumatera Barat sebanyak 9.150 unit.
“Jadi total Bapak Presiden yang ringan, sedang, rusak, berat, dan hanyut total 139.485, data per hari Minggu 14 Desember 2025 jam 5 sore,” ungkap Menteri PKP.
Meskipun Tetap berada pada tahap tanggap darurat, Menteri PKP menyebut bahwa pihaknya telah melakukan survei Posisi sebagai langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai arahan Presiden Prabowo. Survei tersebut dilakukan Berbarengan TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah.
“Sudah Eksis 30 Posisi yang kami survei Pak, 30 Posisi di Aceh yang kalau boleh segera dalam proses tadi yang Bapak sampaikan, kalau Dapat prosesnya Dapat Segera sehingga Dapat kita pilih mana yang Dapat jalan, Pak,” Terang Menteri PKP.
Selain Aceh, survei Posisi juga dilakukan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Di Sumatera Utara, survei dilakukan di Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Sementara itu, di Sumatera Barat survei dilakukan di Kota Padang, Tanah Datar, Padang Panjang, Kabupaten Agam, dan Pesisir Selatan.
Dalam laporannya, Menteri PKP juga menyampaikan kesiapan pembangunan hunian tetap melalui berbagai skema, termasuk RISHA (rumah instan sederhana sehat) serta dukungan industri nasional. Selain itu, ia juga melaporkan rencana pembangunan hunian tetap yang didanai di luar APBN.
“Saya laporkan sama Bapak, 2.000 yang sudah siap hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Minta Ampun Pak, tadi malam Eksis tambah 500, tadi pagi 100 jadi terkumpul Kepada 2.600 Pak. Dan siap Kepada mulai bulan ini,” ujar Menteri PKP.
Menutup laporannya, Menteri PKP meminta arahan Presiden Prabowo terkait mekanisme koordinasi lintas kementerian agar pembangunan hunian dapat segera dimulai dengan kepastian status lahan dan dukungan infrastruktur.
“Kalau boleh kami Dapat rapat dulu sekali Pak, supaya Eksis dari hukum, Menteri Hukum Dapat status tanahnya, dengan Menteri PU, Perhubungan, BNPB supaya kita Dapat jalan minggu ini sudah mulai membangun,” pungkas Menteri PKP.
(BPMI Setpres)
