Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan membantu Provinsi Bali membangun jaringan transportasi massal berbasis rel, yaitu Moda Raya Terpadu (MRT). Pernyataan itu disampaikan Rano saat menghadiri diskusi bertajuk “Betawi in the City: Cultural Roots in a Globe Jakarta” bersama Gubernur Jakarta periode 2007–2012, Fauzi Bowo, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (15/6/2025). “Jadi bayangin kemarin saya diperintahkan sama Pak Gub ke Bali. Ternyata Bali ini sudah tiga tahun yang lalu ingin kerja sama dengan Jakarta membangun jaringan transportasi kereta api,” kata Rano. Baca juga: Pemkot Tangsel Cari Skema Swasta untuk Pembangunan MRT Ia menjelaskan, pembangunan MRT bawah tanah memerlukan biaya jauh lebih besar dibandingkan dengan MRT layang. Berdasarkan pengalaman di Jakarta, biaya pembangunan MRT bawah tanah bisa mencapai lebih dari Rp 1 triliun per kilometer.
“Berapa sih, kalau hitungan kami di Jakarta 1 km? Itu kira-kira harganya kalau bawah Rp 1,1 triliun,” kata dia. Rano juga menceritakan pertemuannya dengan Gubernur Bali, Wayan Koster, dan Wakil Gubernur Bali untuk membahas rencana pembangunan tersebut. “Kemarin diskusi sama Pak Koster, sama Wagub sama Pagub kan. ‘Pak Gub kalau semuanya bawah, ongkosnya tiga kali lipat’. (Lalu dibajawab), ‘waduh, mahal’,” ujar Rano. Menurut dia, Pemprov Jakarta akan berperan sebagai mitra pendamping dalam proyek tersebut. Ia menilai, kebutuhan akan transportasi massal di Bali sudah mendesak, mengingat kemacetan yang semakin parah.
“Jadi kami akan bantu Bali membuat MRT. Karena Bali kalau tidak segera membangun transportasinya, macetnya luar biasa,” ujar dia. Namun, Rano mengakui pembangunan MRT di Bali menghadapi tantangan tersendiri, termasuk aturan adat yang melarang pembangunan gedung yang menjulang lebih tinggi dari pura. “Sekarang kan problemnya gini, Bang Foke (Fauzi Bowo). Bali itu kan ada adat yang enggak boleh tinggi dari pura,” kata Rano. Pemerintah Provinsi Jakarta akan terus menjalin koordinasi dengan Pemprov Bali dan kementerian terkait untuk mengkaji proyek MRT tersebut, dengan mempertimbangkan aspek teknis dan budaya lokal.
