Pemerintah Pusat Paling Besar Menggunakan APBN Demi Fungsi Pelayanan Lazim

Pemerintah menyiapkan strategi besar Demi merespons tantangan ekonomi Mendunia, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Selain menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas Demi mengendalikan inflasi, APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, serta harus Pandai mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi Mendunia dan reformasi struktural.

Pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun. Bilangan ini meningkat dibandingkan APBN tahun 2021 sebesar Rp2.786,4 triliun dan menurun dibanding APBN tahun 2022 sebesar 3.106,4 triliun.

Alokasi APBN 2023 terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.230,025 milyar rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.

Anggaran APBN terbesar yang digunakan pemerintah pusat adalah Demi pelayanan Lazim sebesar Rp663 triliun rupiah, kemudian selanjutnya Demi fungsi ekonomi sebesar Rp630 triliun, dan perlindungan sosial sebesar Rp241 triliun.

Fungsi APBN sebagai perlindungan sosial menjadi salah satu dari 6 Konsentrasi Penting kebijakan APBN pada tahun 2023. Percepatan reformasi sistem perlindungan sosiali ini bertujuan Demi memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial.

Pemerintah menerapkan enam kebijakan Demi Konsentrasi APBN 2023, Yakni penguatan kualitas SDM, Percepatan reformasi sistem perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur prioritas, pembangunan infrastruktur Demi menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Kemudian revitalisasi industri Demi mendorong hilirisasi dan pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Selanjutnya Demi fungsi pendidikan, anggaran yang digunakan Demi belanja pemerintah pusat sebesar sebesar Rp230,7 triliun diantaranya Demi Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 20,1 juta siswa juga Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah kepada 994,3 ribu mahasiswa. Selain itu, Eksis tunjangan profesi guru Demi 553,5 ribu guru nonPNS.

Sisanya anggaran APBN yang digunakan oleh pemerintah pusat adalah Demi fungsi ketertiban dan keamanan sebesar Rp175,7 triliun, fungsi pertahanan Rp131,8 triliun, fungsi kesehatan Rp97,7 triliun, fungsi perumahan dan fasilitas Lazim Rp31,8 triliun, fungsi lingkungan hidup Rp13,1 triliun, fungsi Religi Rp11,2 triliun, dan fungsi pariwisata dan budaya sebesar Rp3,6 triliun rupiah.