Pemerintah Lanjut bergerak Segera, terpadu, dan responsif dalam menangani Dampak bencana alam yang terjadi di sejumlah Daerah di Sumatra. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Istana Negara, Senin (15/12/2025), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai langkah-langkah konkret yang telah dan sedang dilakukan pemerintah pusat Berbarengan pemerintah daerah sejak hari-hari awal bencana.
Tito melaporkan keterlibatan berbagai unsur pusat dalam penanganan bencana, termasuk TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, Tito juga menyampaikan terkait Sokongan dari pemerintah pusat yang telah diterima oleh pemerintah daerah.
“Dari pusat Segala juga turun Pak, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan lain-lain. Kemudian Kepada anggaran BTT (belanja Kagak terduga) yang Bapak sudah tambahkan, totalnya 268 miliar (rupiah). Kami sudah cek, Pak. 3 hari langsung masuk,” ujar Tito.
Selain dukungan anggaran pusat, Tito juga mengapresiasi solidaritas antardaerah yang turut membantu melalui pemanfaatan sisa anggaran daerah serta pengiriman tenaga medis, obat-obatan, makanan, dan Pakaian langsung ke Daerah yang terdampak paling parah.
“Daerah-daerah lain juga kami meminta Kepada silakan kalau mau membantu solidaritas Pak, karena akhir tahun Eksis yang punya anggaran yang sisa lebih Pak. Itu Eksis total semuanya, yang kami termonitor, dari kami langsung itu 46 miliar Pak, diberikan langsung,” Terang Tito.
“Eksis juga yang mengirim tenaga medis, obat-obatan, makanan, Pakaian, langsung ke kabupaten/kota yang dianggap paling terdampak. Seperti di Tamiang, kemudian di Tapanuli Tengah, dan lain-lain. Itu langsung Pak,” lanjut Tito.
Dalam aspek administrasi kependudukan, Tito menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk posko pelayanan dengan sembilan tim Tertentu Kepada mempercepat penerbitan kembali Arsip kependudukan seperti KTP dan akta Natalis secara gratis.
Tito juga mendorong kementerian dan lembaga terkait Kepada memberikan kemudahan dan pembebasan biaya bagi pengurusan Arsip Krusial lainnya, termasuk sertifikat tanah, ijazah, dan Arsip perbankan.
Terkait kondisi Daerah, Tito juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah desa yang harus direlokasi karena Kagak Kembali Kondusif akibat longsor dan kerusakan lingkungan. Relokasi dilakukan dengan menyiapkan administrasi pemerintahan desa yang baru, bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, demi menjamin keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.
“Eksis beberapa desa yang memang harus direlokasi karena memang Kagak Kondusif di situ dan memang sudah habis, Pak. Nah, kami kerja sama dengan bupati di daerah masing-masing Kepada kita siapkan administrasi pemerintahan yang baru. Jadi masuk ke desa yang baru. Namanya lama, tapi pemerintahnya baru, Pak,” ungkap Tito.
(BPMI Setpres)
