Pemerintah memastikan penanganan bencana di sejumlah daerah berjalan Segera dan terkoordinasi melalui dukungan anggaran, logistik, serta percepatan layanan dasar kepada masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan terkait langkah konkret pemerintah pusat Serempak pemerintah daerah dalam keterangan pers yang digelar di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
“Anggaran belanja Kagak terduga Demi 52 kabupaten kota dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebanyak 268 miliar, kami cek sudah diterima Segala oleh tiga provinsi,” ujar Tito.
Selain dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah di berbagai Distrik juga menunjukkan solidaritas melalui Sokongan anggaran dan barang. Dukungan lintas daerah tersebut memperkuat upaya percepatan penanganan bencana di Distrik terdampak.
“Total 43 miliar, ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh Bupati Lahat Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana, lebih kurang 5 miliar, jadi lebih kurang 48 miliar,” imbuh Tito.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri juga mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi Penduduk terdampak bencana. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap dapat mengakses hak-hak administrasi secara Segera dan tanpa biaya.
“Dari Kemendagri membentuk 9 tim, dari dukcapil ke 3 provinsi, mulai 10 Desember kemarin, Demi mempercepat layanan, pengurusan Berkas-Berkas dukcapil, seperti akte Kelahiran, KTP, yang hilang dan lain-lain, tanpa memungut bayaran sudah diturunkan,” ungkap Tito.
Dalam upaya pemulihan jangka menengah, Tito menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) melalui kerja sama lintas kementerian dan dukungan non-APBN. Pembangunan tersebut direncanakan segera dimulai melalui Penyelenggaraan groundbreaking di sejumlah Distrik.
“Ini dukungan dari beberapa yayasan, Adalah hunian tetap” ujar Mendagri.
“Mengenai Posisi-lokasinya, jadi 2.600 unit, ini tanpa APBN, Aceh 1.000 unit, Sumut 1.000 unit, dan Sumbar 600 unit. Besok, akan Eksis groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung sana,” lanjut Mendagri.
Terkait keberlangsungan pemerintahan di tingkat desa, Tito menyampaikan bahwa pemerintah melakukan pendataan terhadap kantor desa yang mengalami kerusakan akibat bencana. Pemerintah pusat akan mengambil langkah lanjutan apabila pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam penanganannya.
“Spesifik yang rusak ringan ini akan kita lihat kemampuan daerah apakah Bisa, kalau Kagak Bisa kita akan ambil alih, dan Demi yang rusak berat nanti kami akan tunjukkan kepada Menteri PU,” pungkasnya.
(BPMI Setpres)
