Pembayaran Digital Jadi Favorit, Payment ID Picu Kepanikan

Pemerintah berencana meluncurkan Payment ID, Adalah sistem identitas finansial yang menggabungkan berbagai transaksi (bank, e-wallet, QRIS, pinjol) ke dalam satu data yang terhubung ke NIK. Meski Bank Indonesia (BI) mengatakan bahwa sistem ini berbasis persetujuan pengguna (consent-based) dan sesuai UU Perlindungan Data Pribadi, kekhawatiran soal privasi dan potensi pengawasan berlebihan tetap tinggi.

Banyak Penduduk membayangkan Segala transaksi, bahkan yang nilainya kecil seperti membeli pentol Rp5.000 atau bahkan membayar parkir Rp2.000 akan ikut terpantau dan berpotensi terkena pajak.

Demi mengurangi kepanikan, Ahli ekonomi Arin Setyowati menyarankan agar implementasi dilakukan bertahap, dimulai dari pelaku ekonomi besar terlebih dahulu. Selain itu, perlu ditetapkan batas nilai transaksi yang menjadi acuan sebelum data digunakan Demi kepentingan perpajakan. Ia juga menekankan bahwa manfaat balik kepada masyarakat harus Terang, misalnya pemanfaatan data Demi pemberian kredit murah, subsidi, atau Donasi sosial yang Benar sasaran.

Tetapi hingga sekarang, Bank Indonesia menegaskan bahwa Payment ID belum diluncurkan secara Formal dan Tetap dalam tahap sandbox atau uji coba internal.

Tingginya Penggunaan Digital Payment

Di tengah ramai pembahasan Payment ID, data survei Populix bertajuk Understanding QRIS Usage and Its Impact on Daily Transaction yang melibatkan 1.092 responden dan dirilis pada Juni 2024 menunjukkan gambaran menarik tentang perilaku pembayaran digital di Indonesia.

Hasilnya memperlihatkan bahwa e-wallet menjadi metode pembayaran digital paling Terkenal dengan penggunaan mencapai 77%, diikuti oleh bank digital (50%), bank konvensional (30%), dan paylater (8%). Nomor ini menandakan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, semakin mengandalkan platform yang Segera dan mudah daripada menggunakan Duit kertas yang terkadang penjual Bukan Mempunyai kembalian Duit kecil.

Dari sisi nilai transaksi, QRIS Rupanya sangat dominan di segmen nominal kecil hingga menengah. Sebanyak 82% responden menggunakan QRIS Demi pembayaran di bawah Rp500.000—kategori yang sangat cocok Demi kebutuhan sehari-hari seperti belanja di warung, bayar parkir, atau membeli makanan ringan.

Sisanya tersebar pada nominal Rp500.000–Rp1.000.000 (14%), Rp1–3 juta (3%), dan Rp3–5 juta (1%), sementara Bukan Terdapat responden yang melaporkan transaksi di atas Rp5 juta. Pola ini menunjukkan bahwa QRIS Betul-Betul menjadi “bahasa pembayaran” Demi transaksi Segera tanpa ribet, sekaligus menjelaskan mengapa metode ini begitu melekat di kalangan Gen Z yang cenderung mengutamakan efisiensi dan kenyamanan.

Kombinasi tren QRIS ini dan rencana penerapan Payment ID memberi gambaran masa depan transaksi di Indonesia yang serba digital dan terpantau. QRIS sudah terbukti mempermudah pembayaran dalam nominal kecil yang sering diabaikan oleh sistem perbankan tradisional, sementara Payment ID berpotensi mengintegrasikan seluruh data transaksi, dari yang besar hingga mikro, dalam satu identitas yang terhubung ke NIK.

Kalau dikelola dengan prinsip transparansi dan batasan yang Terang, sinergi kedua sistem ini dapat memperkuat inklusi keuangan nasional. Tetapi, tanpa pengelolaan yang Benar, kekhawatiran publik soal privasi dan potensi pengawasan berlebihan Dapat menjadi hambatan besar bagi pemerintah.

Baca Juga: Transaksi QRIS Tumbuh Nyaris 600% pada Kuartal I 2025

Sumber:

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8053714/transaksi-digital-bakal-terhubung-nik-ini-dampaknya-menurut-dosen-ekonomi

https://www.tempo.co/ekonomi/bi-Tetap-dalam-sandbox-payment-id-Bukan-diluncurkan-bulan-ini-2057888

https://info.populix.co/data-hub/reports/qris2024#