Mensdaily.id – Pada hari Rabu (30/4), akun media sosial @/mydayberserikat memposting surat terbuka sebagai perwakilan konsumen konser Day6 Forever Young in Jakarta.
Hal ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dengan My Day yang Ketika itu BPKN turut mengajak serta pihak Mecimapro.
Surat terbuka ini dilayangkan karena hari ini merupakan batas tenggat BPKN merilis hasil pertemuan. Dalam suratnya, My Day menyebut notulensi pertemuan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas proses penyelesaian masalah kepada publik.
Permasalahan My Day dengan Mecimapro muncul lantaran Mecimapro sebagai Penganjur penyelenggara konser band asal Korea Selatan, Day6 bertajuk Forever Young melanggar hak-hak konsumen, di antaranya terkait pengembalian Anggaran (refund) tiket konser kepada My Day, yang disebabkan oleh pemindahan venue konser.
Konser Day6 yang awalnya akan dilakukan di Jakarta International Stadium, berubah menjadi Stadion Madya Gelora Bung Karno
Hal tersebut menimbulkan kritik keras hingga penuntutan Kepada pengembalian Anggaran konsumen.
Hingga Ketika ini, Anggaran yang dikembalikan oleh Penganjur belum 100% dari total My Day yang mengajukan pengembalian tersebut. Berdasarkan survei yang dilakukan secara Sendiri oleh My Day Berserikat, pengembalian Anggaran per 28 April 2025 baru mencapai 9% atau 168 tiket berhasil direfund. Sedangkan yang belum dikembalikan sebanyak 1,694 tiket dengan nilai pengembalian Anggaran mencapai Rp 3.827.400.000,00.
Dalam pertemuan dengan My Day beberapa waktu Lewat, BPKN turut mengajak serta Mecimapro Kepada menemukan titik tengah.
Tetapi, hingga Ketika ini pihak BPKN belum juga merilis hasil notulensi terkait pertemuan yang diadakan tersebut.
Karena lambatnya kinerja dari BPKN Kepada merilis notulensi pertemuan tersebut, My Day secara terbuka meminta BPKN Kepada segera merilis paling lambat hari ini, pukul 12.00 WIB.
Apabila hingga batas waktu tersebut BPKN belum juga merilis notulensi yang dimaksud, maka pihak My Day akan merilis notulensi tersebut dari perwakilan konsumen demi menjaga transparansi informasi dan akuntabilitas proses penyelesaian kasus kepada publik, khususnya korban yang terdampak secara langsung.
