Menkominfo Klaim Keterbatasan Anggaran Jadi Dalih Banyak Lembaga Tak Punya Backup Data

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa keterbatasan anggaran menjadi Dalih sebagian besar instansi kesulitan mencadangkan (backup) data yang disimpan di Pusat Data Nasional (PDN).

Hal itu guna menanggapi informasi ratusan data instansi yang disimpan di PDN Enggak Pandai dipulihkan setelah mengalami serangan siber beberapa waktu Lewat.

“Kadang tenant (instansi) juga kesulitan melakukan pengadaan infrastruktur backup, karena persoalan keterbatasan anggaran atau kesulitan menjelaskan urgensi backup kepada otoritas keuangan atau auditor,” kata Budi Demi rapat kerja (Raker) dengan Komisi I DPR di Jakarta, Kamis (27/6/2024), seperti dipantau melalui saluran YouTube DPR RI.

Budi menyinggung bahwa setiap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang berada di beberapa Letak telah menyediakan fasilitas pencadangan data. Ia membeber bahwa jumlah virtual machine yang tercadangkan di PDNS site Surabaya sebanyak 1.630. Bilangan itu menempati Bagian 28,5 persen dari total kapasitas 5.709 virtual machine.

Virtual machine (VM) sendiri adalah sumber daya komputasi yang menggunakan perangkat lunak Buat menjalankan program. Buat itu, pihaknya mendorong para tenant Buat melakukan pencadangan data karena fasilitas yang tersedia Tetap mencukupi.

Menurut Budi, selama ini pencadangan data bukan bersifat wajib, melainkan hanya pilihan. Sehingga banyak instansi yang memilih enggan Buat melakukan pencadangan data.

Diketahui, Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Nezar Patria membuka bahwa dari ratusan instansi yang terdampak serangan siber di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), hanya 44 instansi saja yang mempunyai data pemulihan atau backup.

“Kami sudah identifikasi itu Eksis Sekeliling 44 instansi yang dalam proses, itu dia Pandai langsung naik karena dia punya backup cukup Berkualitas. Sisanya Sekeliling 238 instansi itu Tetap dalam monitoring,” kata Nezar di Jakarta, Rabu (26/6/2024), dilansir dari ANTARA.

Serangan siber terhadap server nasional diakui pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Kominfo pada Senin (24/6/2024). Mereka mengidentifikasi Eksis sebanyak 211 instansi yang terdampak dari insiden serangan siber PDNS 2.

Lewat pada Selasa (25/6/2024), teridentifikasi Eksis sebanyak 282 instansi yang terimbas dari insiden PDNS 2. Tetapi pada Rabu (26/6/2024) tercatat sudah Eksis 44 instansi yang melakukan pemulihan data sementara sisanya Tetap dalam proses.