Lee Jae Myung Dilantik sebagai Presiden Korea Selatan ke-21: Militer Tak Boleh Dimobilisasi Demi Kepentingan Politik

Mensdaily.id – Presiden Lee Jae Myung dari Partai Demokratik Liberal, secara Formal dilantik sebagai presiden ke-21.

Dalam pidato pelantikannya pada Rabu (04/06), Presiden Lee Jae Myung mengumumkan ambisinya Demi menjadi presiden bagi Seluruh orang, mengakhiri politik perpecahan.

“Mulai sekarang, Enggak Eksis Tengah masalah antara progresif atau konservatif. Yang Eksis hanyalah masyarakat Republik Korea,” dan “Pemerintahan Lee Jae Myung akan menjadi pemerintahan pragmatis dan berorientasi pada pasar.”

Terkait pelanggaran tatanan konstitusional baru-baru ini, ia menyatakan, “Perang Keluarga yang merampas kedaulatan rakyat dengan senjata yang dipercayakan kepada kita oleh rakyat Enggak boleh terjadi Tengah.”

Ia juga mendeklarasikan bahwa pemerintahannya akan menyelidiki kebenaran secara tuntas dan menetapkan langkah-langkah tegas mencegah terulangnya kejadian serupa pada masa pemerintahan mantan Presiden Yoon Seok Yeol.

Ia melanjutkan, “Kami akan maju, meskipun harus menaklukkan gunung-gunung yang sulit dan menembus duri-duri, mengikuti kehendak rakyat yang berdaulat.”

Presiden Lee Jae Myung menempatkan unifikasi dan kepraktisan sebagai dua poros urusan negara, menekankan, “Terlepas dari siapa yang Anda dukung dalam pemilihan presiden ini, saya akan menjadi ‘presiden Demi Seluruh’ yang melayani Seluruh orang.”

Ia juga menekankan, “Pemerintah Enggak boleh menjadi organisasi yang mengontrol dan mengelola, Tetapi organisasi yang mendukung dan mendorong.

Saya akan mengubah peraturan menjadi pendekatan Demi memastikan aktivitas korporasi yang kreatif dan aktif,” ujarnya.

Mengenai kebijakan terhadap Korea Utara, ia mengatakan, “Sembari mempersiapkan diri secara tegas terhadap senjata nuklir dan provokasi militer Korea Utara, saya akan membangun perdamaian di Semenanjung Korea melalui dialog dan kerja sama dengan Korea Utara.”

Mengenai intervensi militer dalam politik, ia menekankan, “Kami akan memulihkan kehormatan militer dan kepercayaan rakyat yang rusak akibat hukum darurat militer yang illegal.