Komponen Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN, Simak Rinciannya Berikut Ini!

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN menjadi instrumen Krusial pemerintah dalam mengatur jalannya pembangunan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. APBN 2025 yang disahkan DPR Berbarengan pemerintah pada Desember 2024 memuat rencana kebijakan fiskal Demi tahun-tahun yang akan datang, termasuk bagaimana belanja negara dialokasikan Demi mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat perlindungan sosial, hingga mempersiapkan visi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Salah satu komponen Penting dari APBN sendiri adalah belanja pemerintah pusat. Dalam APBN 2025, bagian ini kembali muncul sebagai Bagian terbesar, menandakan betapa sentralnya peran pemerintah pusat dalam menggerakkan ekonomi dan upaya penyediaan layanan publik. Besarnya Nomor yang dialokasikan tersebut tentu Kagak hanya menunjukkan kemampuan fiskal negara, tetapi juga prioritas pembangunan yang Mau dicapai Pemerintah Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berapa Total Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2025?

Belanja negara naik menjadi Rp3.621,3 triliun per tahun 2025, nilai tersebut meningkat 8,9% (year-on-year/yoy) dari APBN tahun 2024 di mana belanja negara tercatat sebesar Rp3.325,1 triliun. Dari jumlah tersebut, Sekeliling Rp2.701,4 triliun dialokasikan Demi belanja pemerintah pusat. Dengan kata lain, lebih dari tiga per empat APBN dikelola langsung oleh pusat, atau Sekeliling 74,6 persen dari total belanja negara.
Bagian yang sangat besar ini memperlihatkan betapa dominannya peran pemerintah pusat Kalau dibandingkan dengan jumlah belanja daerah. Sementara itu, transfer ke daerah dan Anggaran desa (TKDD) hanya menyerap Sekeliling Rp919,9 triliun, atau Sekeliling 25,4 persen dari total APBN 2025.

Sementara itu, pendapatan negara pada APBN 2025 adalah sebesar Rp 3.005,1 triliun. Penerimaan dari perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun, sedangkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp513,6 triliun dan hibah Rp0,6 triliun. Dari Nomor-Nomor ini terlihat Jernih bahwa pemerintah pusat menjadi motor Penting dalam pembiayaan pembangunan nasional, Berkualitas melalui kementerian/lembaga maupun lewat belanja non-kementerian yang dikelola langsung oleh Bendahara Lazim Negara.

Komponen Belanja Pemerintah Pusat

Belanja pemerintah pusat dalam APBN 2025 dibagi menjadi dua komponen besar: belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non-kementerian/lembaga (non-K/L). Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) atau Belanja K/L adalah anggaran yang diberikan kepada kementerian, lembaga, maupun institusi negara lain Demi melaksanakan program kerja mereka. Pada tahun 2025, jumlah belanja K/L ditetapkan sebesar Rp1.160,1 triliun, atau Sekeliling 32 persen dari total APBN. Anggaran ini akan digunakan Demi mendukung program kerja prioritas masing-masing K/L, seperti pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR, pelayanan kesehatan oleh Kementerian Kesehatan, hingga program pendidikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sedangkaan belanja Non-Kementerian/Lembaga (Non-K/L)
dikelola langsung oleh Bendahara Lazim Negara (BUN) dan mencakup berbagai pengeluaran rutin maupun strategis. Alokasi belanja non-K/L pada 2025 mencapai Rp1.541,3 triliun, atau Sekeliling 42,6 persen dari total APBN. Pos ini biasanya digunakan Demi pembayaran subsidi Kekuatan dan non-Kekuatan, pembayaran Mengembang utang, program jaminan pensiun, serta berbagai Sokongan sosial. Belanja non-K/L menjadi salah satu komponen vital karena langsung berkaitan dengan stabilitas ekonomi makro serta kesejahteraan masyarakat luas.

Prioritas Belanja Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat Kagak hanya membagi anggaran berdasarkan organisasi, tetapi juga berdasarkan fungsi. Dari segi fungsi, terdapat beberapa sektor prioritas yang mendapatkan anggaran danaspesifik dalam APBN 2025:

• Pendidikan: Menjadi sektor dengan alokasi terbesar, yakni Rp724,3 triliun, atau Sekeliling 20 persen dari total APBN. Nomor ini menunjukkan komitmen pemerintah Demi Lanjut meningkatkan kualitas sumber daya Orang, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
• Perlindungan Sosial: Pemerintah mengalokasikan Rp503,2 triliun atau Dekat 14 persen dari total APBN Demi menjaga daya beli masyarakat, melanjutkan program Sokongan sosial, serta memperkuat jaring pengaman sosial.
• Kesehatan: Sebesar Rp218,5 triliun dialokasikan Demi sektor kesehatan. Anggaran ini ditujukan Demi memperkuat layanan kesehatan dasar, mendukung program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), serta mengantisipasi tantangan kesehatan pasca-pandemi.
• Ketahanan Pangan: Dengan alokasi Rp144,6 triliun, sektor ini mendapat perhatian Spesifik di tengah risiko perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan Dunia. Pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat logistik pangan, dan memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
• Anggaran Hukum dan Hankam: Pada bidang hukum, pertahanan dan keamanan, pemerintah memberikan anggaran langsung sebesar 376,4 triliun Demi kegiatan Spesifik antara lain Kementrian Pertahanan, Kepolisian RI, BIN, KPK dan Kejaksaan RI.
• Program Unggulan Presiden Prabowo mencakup Program Makan Bergizi Gratis Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi Rp2 triliun, serta Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa Rp15 triliun.  

Mengapa Belanja Pemerintah Pusat Krusial?

Belanja pemerintah pusat bukan sekadar Nomor dalam laporan keuangan negara. Kegiatan ini merupakan instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Alokasi besar pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan Orang. Sementara itu, alokasi pada ketahanan pangan, pertahanan, dan infrastruktur mencerminkan kebutuhan menjaga kedaulatan dan daya saing ekonomi nasional.

Dengan proporsi Sekeliling 74,6 persen dari total APBN, pemerintah pusat Mempunyai tanggung jawab besar Demi memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran menjadi kunci agar belanja pemerintah pusat Kagak hanya besar secara nominal, tetapi juga efektif dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

Baca juga: Fungsi Ekonomi dapat Alokasi Terbesar di Rencana Belanja Pemerintah Pusat 2026