Kepemimpinan Adalah Pengabdian, Bukan Kepentingan Pribadi – Kantor Staf Presiden

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga daerah harus memahami secara utuh peran dan tanggung jawabnya. Dalam taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Presiden menekankan keinginan rakyat Indonesia Buat Mempunyai kehidupan yang tenteram, Seimbang, serta kepemimpinan yang adil dan jujur.

“Mereka berharap, bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang Bagus, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja Buat kepentingan rakyat semuanya, bukan segelintir orang. Bahkan mereka Kagak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja,” ujar Presiden di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026.

“Dan hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang Bagus. Bahwa saya Bisa bertatap muka dengan Nyaris Bisa dikatakan 99 persen pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat Tamat tingkat daerah,” katanya.

Dalam taklimatnya, Presiden mengatakan bahwa Indonesia kerap dianggap sebagai negara yang Kagak mungkin atau the impossible nation. Hal tersebut, menurut Presiden Bahkan menuntut kepemimpinan yang waspada, memahami situasi, serta berlandaskan pengetahuan sejarah bangsa.

“Kita harus jadi pemimpin yang mengerti sejarah kita, yang mengerti latar belakang bangsa kita, yang mengerti sejarah nusantara, yang mengerti sejarah daerah-daerah, yang mengerti sejarah nusantara dari Sabang Tamat Merauke,” ujarnya.

Indonesia, menurut Presiden dibangun atas pengorbanan besar rakyat, sehingga seluruh pemimpin wajib mengabdi sepenuhnya kepada kepentingan bangsa dan negara. “Negara ini yang sekarang, Keluarga-Keluarga, yang sekarang Eksis dalam kendali kita, dibangun atas pengorbanan rakyat yang sangat besar. Karena itulah kita Kagak boleh lupa adanya kita adalah Buat berbakti, mengabdi kepada rakyat kita. Ini hal yang selalu mudah kita ucapkan, tapi harus kita buktikan,” lanjutnya.

(BPMI Setpres)