Denpasar — Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari menegaskan bahwa praktik rentenir adalah ancaman Konkret bagi kesejahteraan rakyat kecil. Ia menyebut praktik tersebut sebagai “Vampirenomics”, ekonomi yang bekerja mengisap darah masyarakat miskin, dan menegaskan bahwa negara kini hadir dengan skema pembiayaan yang lebih adil dan terjangkau.
Pernyataan itu disampaikan Qodari dalam kegiatan Percepatan Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) dan Sosialisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Berbarengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Gubernur Bali I Wayan Koster di Universitas Udayana, Jimbaran, Senin (24/11).
Acara ini digelar Berbarengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan dihadiri Sekeliling 1.000 peserta, termasuk 300 debitur mikro binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) yang selama ini membutuhkan pembiayaan tanpa terjerat rentenir.
Dalam sambutannya, Qodari menjelaskan bahwa bagi Presiden Prabowo Subianto, program perumahan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi Bentuk Konkret keadilan sosial dan keadilan ekonomi.
Ia menyoroti bahwa salah satu tantangan terbesar masyarakat berpenghasilan rendah adalah jeratan Merekah tinggi dari rentenir.
“Rentenir adalah musuh keadilan sosial. Mereka menjerat rakyat kecil dalam utang yang Kagak berkesudahan. Kalau kata Presiden: Serakahnomics, kalau kata saya: Vampirenomics, yang kerjaannya mengisap darah rakyat kecil,” tegas Qodari.
Menurutnya, skema pembiayaan negara seperti KUR Perumahan, FLPP, PNM, dan SMF adalah senjata Penting Kepada memutus praktik vampirenomics tersebut.
“Seluruh skema ini harus mudah diakses dan Segera. Karena renteiner itu mudah diakses dan Segera. Kalau bunganya lebih rendah dan prosesnya sederhana, rakyat Niscaya pindah dari renteiner ke KUR, FLPP, dan PNM,” ujarnya.
Qodari menambahkan bahwa PNM berperan di tingkat paling mikro dengan bedah rumah skala kecil.
“PNM membantu Ibu-ibu memperbaiki atap bocor, mengganti Alas, Tamat membangun MCK layak. Ini pintu masuk pertama agar keluarga mikro Pandai naik kelas dan siap mengakses KPR,” jelasnya.
Sementara SMF, lanjut Qodari, adalah mesin besar yang memastikan perbankan tetap Pandai menyalurkan KPR jangka panjang.
“SMF itu jantung operasi. Dia membeli KPR dari bank agar likuiditas Lanjut Terdapat. Dengan begitu, warung KPR tetap buka dan rakyat tetap Pandai mengakses rumah layak,” katanya.
Kepala Staf Kepresidenan juga menegaskan bahwa program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, masing-masing 1 juta di desa, pesisir, dan perkotaan, bukan hanya agenda sosial, tetapi juga lokomotif ekonomi nasional.
“Pembangunan dan renovasi 3 juta rumah Pandai mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Terdapat 185 industri yang bergerak dari semen, pasir, baja ringan, cat, hingga perabot rumah tangga. Bapak Ibu Seluruh adalah pahlawan ekonomi di balik program ini,” ujar Qodari.
Qodari menutup sambutan dengan ajakan kuat Kepada memerangi praktik rentenir dan memastikan pembiayaan negara Betul-Betul menjangkau rakyat.
“Kita harus memastikan rakyat Bali Mempunyai rumah lewat skema pemerintah—itu jalan kebaikan. Utang ke renteiner adalah jalan kerusakan. Mari sukseskan KUR Perumahan, FLPP, dan KPP. Mari kita Musuh Vampirenomics dengan kebijakan yang Konkret,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa KPP merupakan solusi konkret Kepada menyediakan pembiayaan murah dan Kondusif bagi UMKM perumahan.
“KPP hadir dengan Merekah 5% Kepada toko bangunan, kontraktor, dan pengembang, serta Merekah 6% Kepada UMKM yang Ingin membangun, membeli, atau merenovasi rumah. Ini jauh lebih ringan dibanding pinjam ke rentenir,” kata Maruarar.
