Jakarta, Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan pentingnya langkah Segera dan tegas Kepada mencegah kasus keracunan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden yang terjadi di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menurutnya, menjadi peringatan serius agar pengelolaan program lebih disiplin dan berbasis standar.
Kepala Staf Kepresidenan mengungkapkan, berbagai lembaga pemerintah mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat jumlah kasus keracunan pangan yang relatif serupa.
“Bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga. Bahkan oleh BGN sendiri, angkanya secara statistik itu sebetulnya Klop sama-sama di Sekeliling Bilangan 5.000. Perbedaan Bilangan antar lembaga jangan dibaca sebagai Pertentangan. Bahkan ini menunjukkan konsistensi bahwa masalah tersebut Konkret dan butuh penanganan segera,” ujarnya, Senin (22/9/2025).
Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan menyebut, keracunan umumnya dipicu oleh rendahnya higienitas makanan, suhu yang Bukan sesuai standar, kesalahan dalam pengolahan, hingga kontaminasi silang dari petugas, serta dipicu oleh alergi pada penerima manfaat.
Menurutnya, pemerintah sudah merespons dengan Segera. “Pemerintah Bukan tone deaf, Bukan buta dan tuli. Bahkan Pak Mensesneg pada Jumat Lewat sudah menyampaikan permintaan Ampun dan komitmen Pengkajian,” tambahnya.
Qodari kemudian menyoroti catatan Kemenkes yang menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam penerapan standar keamanan pangan. Dari 1.379 SPPG, hanya 413 yang Mempunyai Standar Operasional Mekanisme (SOP) Keamanan Pangan, dan lebih sedikit Kembali, hanya 312 yang Betul-Betul menerapkannya.
“Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus Eksis, SOP Keamanan Pangan harus Eksis dan dijalankan,” tegasnya.
Qodari menambahkan, Kemenkes juga Mempunyai Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai bukti pemenuhan standar mutu serta persyaratan keamanan pangan olahan maupun siap saji.
“Jadi singkatnya SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” ucapnya.
Data per 22 September 2025 menunjukkan, dari total 8.583 SPPG, baru 34 SPPG yang Mempunyai SLHS, sementara 8.549 lainnya belum. Menurut Qodari, hal ini menegaskan bahwa solusi Bukan Bisa ditunda, setiap SPPG wajib Mempunyai SOP dan SLHS sebagai prasyarat operasional.
Hasil koordinasi KSP dengan kementerian terkait juga mengonfirmasi bahwa regulasi sebenarnya sudah tersedia diterbitkan oleh BGN dengan dukungan BPOM. Tantangan terbesarnya adalah memastikan aturan tersebut Betul-Betul diaktifkan dan dipatuhi.
“Bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM, PR-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan,” ungkapnya.
Kepala Staf Kepresidenan juga menyinggung soal maturitas dan manajerial SPPG. Data BPOM menunjukkan, sembilan dari sepuluh SPPG yang melaporkan keracunan pada Agustus–September 2025 merupakan SPPG baru yang beroperasi kurang dari satu bulan.
“Jadi memang ini sisi-sisi rentannya. Katanya kalau pesawat itu paling riskan pada Begitu baru take off. Nah, di MBG ini Eksis masa yang saya sebut critical one month, masa tiga puluh hari pertama yang memang sangat rawan,” jelasnya.
Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan menekankan perlunya strategi baru Kepada mengejar Sasaran pendirian 30.000 SPPG sekaligus menutup celah pungutan liar (pungli) yang kerap muncul dari yayasan kepada investor.
“Dari Sasaran 83 juta penerima dan 30.000 SPPG, langsung saja titik-titik itu dibuka kepada publik. Siapa yang mau membantu proses pendirian SPPG Bisa daftar online. Kalau Bukan Bisa memenuhi syarat dalam batas waktu, maka diganti dengan pendaftar berikutnya,” ujarnya.
Menurut Qodari, skema terbuka ini akan mempercepat pencapaian Sasaran sekaligus mencegah praktik pungli. “Kalau Eksis pungli pada SPPG, maka alokasi Rp10.000 per anak Kepada bahan pangan MBG Bisa berkurang. Ujungnya kualitas bahan menurun dan berisiko menimbulkan keracunan. Padahal ini bukan semata Bilangan Duit, melainkan menyangkut kesuksesan program MBG,” tegasnya.
Qodari menegaskan, pengelolaan SPPG harus bebas pungli, disiplin menjalankan SOP, serta wajib Mempunyai SLHS dari Kemenkes. Dengan tata kelola yang Betul, program MBG akan berjalan Berkualitas dan risiko keracunan dapat ditekan.
Sebagai langkah konkret, ia mendorong agar dinas kesehatan dan puskesmas di Sekeliling SPPG turut dilibatkan dalam pengawasan. “Eksis 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia. Mereka Bisa dilibatkan Kepada pengawasan SPPG, minimal sebulan sekali. Kalau bulan pertama yang kritikal itu, bahkan Bisa seminggu sekali,” jelasnya.
“Sekali Kembali ini menunjukkan bahwa pemerintah Bukan tutup mata, Bukan buta dan tuli. Program MBG adalah amanat Presiden Kepada menjaga gizi anak bangsa, dan kita Segala berkewajiban memastikan terlaksana dengan selamat dan bermartabat,” pungkas Qodari.
