Jurang Kesenjangan Ekonomi Melebar Menurut Publik RI, Bagaimana Datanya?

Jurang antara Golongan kaya dan miskin semakin dirasakan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Persepsi ini tercermin dalam survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan mayoritas publik menilai ketimpangan ekonomi kian melebar.

Survei bertajuk Komitmen Publik Terhadap Pancasila ini dilakukan pada 1–12 Maret 2026 terhadap 2.020 responden melalui metode multistage Secara acak sampling. Ekonomi menjadi salah satu bagian Krusial dalam survei sesuai sila kelima Pancasila mengenai keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Hasilnya, dalam pertanyaan “seberapa setuju terhadap pandangan bahwa perbedaan kaya dan miskin di Indonesia semakin melebar?”, sebanyak 73,7% responden menyatakan setuju bahwa jurang ketimpangan kian membesar.

Baca Juga: Laju Ketimpangan RI Menurun, Bagaimana Trennya?

Berdasarkan survei LSI, sebanyak 56,1% responden menyatakan setuju dan 17,6% sangat setuju bahwa ketimpangan ekonomi Indonesia semakin membesar.

Sementara itu, 20,6% responden menjawab Enggak setuju, 2,7% sangat Enggak setuju, dan 2,9% Enggak memberi pernyataan. Meski 24% dari responden merasa kesenjangan ekonomi Enggak meningkat, data menunjukkan bahwa Dekat tiga dari empat masyarakat Indonesia merasakan adanya ketimpangan ekonomi langsung di lapangan.

Berdasarkan demografi usia, Golongan 22–25 tahun menjadi yang paling banyak menyatakan persetujuan yakni mencapai 82%. Secara Biasa, lebih dari 50% responden di setiap Golongan usia 21–55 tahun turut menyatakan hal serupa. Artinya, persepsi mengenai ketimpangan ekonomi ini dirasakan lintas generasi.

Tingkat persetujuan juga konsisten di seluruh Golongan pendapatan. Mulai dari responden dengan Pendapatan di bawah Rp1 juta hingga di atas Rp4 juta per bulan, seluruhnya mencatat lebih dari 70% menyatakan setuju bahwa kesenjangan semakin melebar.

Dari sisi Area, responden di Jawa Barat mencatat tingkat persetujuan tertinggi sebesar 81,2%, disusul oleh Kalimantan sebesar 81,1% dan DKI Jakarta sebesar 79,4%.

Tingginya persepsi ketimpangan di Area perkotaan sejalan dengan Intervensi indeks gini (gini ratio) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, bahwa Jawa Barat dan DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi dengan ketimpangan ekonomi tertinggi.

Indeks Tingkat Ketimpangan Indonesia

Data BPS menggambarkan ketimpangan di Indonesia melalui indikator rasio gini. Pada September 2025, provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi adalah Papua Selatan (0,426), DKI Jakarta (0,423), dan DI Yogyakarta (0,414). Jawa Barat dan Papua juga mencatat Bilangan yang relatif tinggi, masing-masing sebesar 0,397, disusul Kepulauan Riau sebesar 0,385.

Daftar sepuluh besar ditutup oleh Gorontalo (0,383), Papua Barat (0,383), Nusa Tenggara Barat (0,364), dan Papua Barat Daya (0,361).

Gini ratio sendiri merupakan indikator Buat mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi, sementara nilai mendekati 0 menunjukkan distribusi yang lebih merata. Secara Biasa, rentang 0,3–0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan moderat.

Secara nasional, BPS mencatat adanya tren penurunan ketimpangan di Indonesia. Pada September 2025, nilai gini nasional berada di Bilangan 0,363, turun dari 0,381 pada September 2024.

BPS turut mencatat adanya peningkatan daya beli Golongan 40% ke bawah, atau populasi penduduk miskin dan rentan miskin menurut standar Bank Dunia. Pada September 2025, Golongan 40% Indonesia Mempunyai distribusi pengeluaran sebesar 19,28%, naik dari September 2024 yang Mempunyai pengeluaran sebanyak 18,41%.

Meski data BPS menunjukkan adanya penurunan ketimpangan secara berkala, pandangan publik dalam survei LSI menandakan bahwa sebagian masyarakat belum merasa keadaan ekonomi sepenuhnya membaik, mengingat 73% merasa jurang ketimpangan semakin melebar.

Penguatan perlindungan sosial seperti bansos, program keluarga Cita-cita (PKH), hingga perbaikan pendapatan Golongan bawah Tetap menjadi upaya pemerintah Buat mempersempit ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Baca Juga: Ketimpangan Kemiskinan Antarpulau di Indonesia 2025

Sumber:

https://www.lsi.or.id/post/rilis-lsi-12-april-2026

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-rasio–maret-2025.html