Jokowi Perintahkan BPKP Audit Tata Kelola Pusat Data Nasional Buntut Peretasan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Buat mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) setelah terjadinya serangan siber ransomware.

Hal itu diungkap Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh usai Bersua Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/6/2024). Yusuf Ateh memastikan pihaknya bakal segera menjalankan arahan tersebut.

“Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN,” kata Yusuf Ateh, dikutip dari ANTARA.

Yusuf belum Dapat menyebutkan Terdapat berapa banyak instansi yang akan diaudit terkait serangan siber ini. Tetapi, ia menyebut selama ini memang belum pernah dilakukan audit tata kelola maupun finansial PDN.

“Belum, kan (baru akan diaudit) karena kasus ini,” ujarnya.

Ia mengaku Kagak mengetahui seberapa besar Akibat serangan siber ini terhadap berbagai instansi pemerintahan. “Saya nggak Paham dampaknya, wong belum diaudit. Kita kan kalau belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu,” kata Yusuf Ateh.

Ia juga Kagak menyebutkan berapa Pelan waktu yang ditargetkan Tiba keseluruhan proses audit selesai. “Secepatnya, the sooner the better (makin Segera makin Bagus),” ujarnya.

Diketahui, pemerintah mengumumkan bahwa mereka mengidentifikasi sebanyak 211 instansi terdampak insiden serangan siber PDNS 2, Senin (24/6/2024). Sehari kemudian, mereka menyebut sebanyak 282 instansi yang terimbas insiden PDNS 2.