Jokowi Luncurkan GovTech Bernama INA Digital, Sistem Layanan Terpadu Pemerintah

Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).

INA Digital merupakan platform penyedia solusi terpadu berbagai layanan digital pemerintah, termasuk portal nasional dan layanan terkait infrastruktur. Platform ini dianggap Krusial Demi meningkatkan daya saing Indonesia secara Mendunia.

“Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita—semacam jalan tol Demi digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital,” kata Jokowi dalam pidatonya.

Peluncuran INA Digital, menurut dia, menegaskan bahwa kehadiran birokrasi itu Sebaiknya melayani, bukannya memperlambat atau mempersulit masyarakat.

“Sebaiknya, yang jadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, serta kemudahan urusan masyarakat,” tutur dia, seperti dikutip ANTARA.

Ia pun menyinggung latar belakang pengintegrasian platform layanan publik itu karena sebelumnya tercatat 27.000 aplikasi/platform di kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah yang semuanya bekerja sendiri-sendiri.

“Oleh Alasan itu, saya sampaikan mulai tahun ini berhenti Membikin aplikasi yang baru, berhenti Membikin platform-platform baru. Setop!” kata Jokowi.

Irit Anggaran

Integrasi platform layanan publik ke dalam INA Digital juga disebutnya akan menghemat anggaran negara hingga Rp6,2 triliun, yang awalnya dialokasikan Demi Membikin aplikasi baru.

“Di satu kementerian Eksis lebih dari 500 aplikasi. Bayangkan. Karena mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi, di daerah pun ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan Kagak boleh diteruskan Kembali,” kata Jokowi.

Setelah peluncuran INA Digital, pemerintah akan secara bertahap memadukan layanan dari masing-masing kementerian/lembaga yang sekarang Tetap punya aplikasi masing-masing.​​​​​​

Targetnya pada September mendatang, sebagian dari layanan publik tersebut sudah mulai terinteroperabilitas.