Jawa Barat Paling Banyak Utang Pinjol, Letih Rp177,4 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah pinjaman online (pinjol) di Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp648,7 Triliun dengan total penerima rekening sebanyak 226,1 juta orang.

Bilangan yang tinggi ini mencerminkan pola perubahan perilaku finansial masyarakat di Indonesia semakin mengadopsi layanan pinjaman online sebagai alternatif Demi memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari.

Perubahan perilaku finansial ini tercermin dalam Penguasaan Jawa Barat sebagai provinsi dengan utang pinjol (outstanding loan) terbesar di Indonesia selama tahun 2023. Dengan total utang mencapai Rp177,4 triliun, Jawa Barat memegang pangsa sebesar 27,35% dari total utang pinjol nasional.

Sementara itu, DKI Jakarta menempati urutan kedua dengan utang pinjol sebesar Rp131,6 triliun atau setara dengan 20,28% dari total utang pinjol nasional.

Jawa Barat sendiri selalu menjadi provinsi dengan utang pinjol tertinggi di setiap bulannya di tahun 2023. Mantan Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil pernah menanggapi permasalahan ini dan mempertanyakan apakah nilai tersebut sudah termasuk batas mengkhawatirkan atau Tak.

“Namanya utang selalu Eksis. Jadi jawabannya utangnya masuk ke batas yang mengkhawatirkan atau Tak. Kalau namanya berutang, Dekat Sekalian dari kita berutang. Jarang orang beli rumah, mobil, kendaraan, nunggu cash dulu. Niscaya Eksis KPR, pinjaman, nyicil mobil motor,” kata Ridwan Kamil di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung (6/7/2023).

Menurut Ridwan Kamil, perkembangan pinjaman online sudah melekat dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi di sektor finansial. Hal itu juga Tak harus distigma negatif, apalagi Menyaksikan Penduduk Jawa Barat mencapai 50 juta jiwa, hal itu dinilai Lazim.

Meskipun demikian, sebagian besar provinsi dengan utang pinjol tertinggi terletak di Pulau Jawa, dengan 77,26% dari total utang pinjol di Indonesia.

Hal ini dapat dipahami mengingat tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Distrik tersebut, yang dapat memicu permasalahan ekonomi dan memaksa sebagian masyarakat Demi mengandalkan pinjaman, termasuk pinjaman online, sebagai sumber Anggaran tambahan.

Unsur yang diyakini menjadi penyebab masyarakat terjerat pinjaman online antara lain adalah literasi keuangan dan digital yang rendah. Selain itu, terdapat Unsur lain yang lebih kompleks, seperti kondisi ekonomi yang Tak Kukuh atau tingkat kemiskinan yang tinggi.

Oleh karena itu, pendidikan keuangan dan digital, serta upaya Demi meningkatkan inklusi keuangan, sangatlah Krusial Demi membantu masyarakat mengelola keuangan mereka dengan lebih Berkualitas dan mengurangi risiko terjerat dalam pinjaman yang Tak terkendali.