Negara Asia Tenggara tersebut telah mengumpulkan hampir $12 miliar dalam bentuk obligasi tematik, termasuk obligasi biru dan instrumen investasi Islam selama tujuh tahun terakhir.
Upaya ini telah didukung oleh mitra pembangunan, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Puut Hari Satyaka, adalah Deputi Menteri Pembiayaan dan Investasi Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Indonesia. Ia berbicara kepada UN News menjelang konferensi utama PBB tentang pembiayaan pembangunan yang dimulai di Sevilla pada tanggal 30 Juni.
UN News: Berapa banyak uang yang dibutuhkan di Indonesia untuk mencapai SDGs dan berapa perkiraan kesenjangan pendanaan Anda?
Puut Hari Satyaka: Adanya kesenjangan pendanaan SDGs masih menjadi tantangan yang signifikan, terutama bagi negara-negara berkembang. Indonesia tidak terkecuali. Kesenjangan pendanaan untuk sepenuhnya mencapai semua 17 tujuan dan targetnya masih signifikan. Dengan perkiraan $4,2 triliun yang dibutuhkan Indonesia untuk mencapai SDGs, masih ada kesenjangan pendanaan sebesar $1,7 triliun yang belum terselesaikan.
Berita PBB: Bagaimana kesenjangan itu dapat diatasi?
Putut Hari Satyaka: Kita memerlukan pendekatan yang terpadu dan transformatif, yang melampaui “bisnis seperti biasa”. Bagi kami, ini berarti dua hal.
Pertama, kita harus meningkatkan penggunaan keuangan publik agar lebih efisien, tangguh, dan transparan. Ini termasuk meningkatkan keselarasan anggaran dengan target SDG, memperkuat efisiensi pengeluaran, dan memastikan bahwa sumber daya diprioritaskan dan digunakan secara efektif untuk sektor-sektor yang menghasilkan efek transformatif yang meluas bagi pembangunan berkelanjutan.
Kedua, kita harus kreatif dan inovatif – artinya kita perlu meningkatkan metode pembiayaan inovatif yang ada dan mengeksplorasi yang baru. Beberapa instrumen dan pendekatan yang paling menonjol adalah pembiayaan campuran, obligasi tematik, dan pembiayaan berbasis agama.
Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam hal ini. Kita telah menciptakan ekosistem dari berbagai instrumen inovatif, menarik beragam pemangku kepentingan dan entitas, mendukung peraturan yang diperlukan, dan mengembangkan lingkungan yang memungkinkan untuk memelihara pasar.
