Perbincangan mengenai Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) semakin memanas di tengah kalangan masyarakat. Ditambah Kembali, terdapat Peraturan Pemerintah yang telah dibuat dalam Perubahan Atas PP No. 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.
Aturan ini mewajibkan para seluruh pekerja, mulai dari pekerja swasta hingga pekerja lepas, dengan Pendapatan minimal UMR dan usia minimal 20 tahun sebagai peserta Tapera. Nominal yang dibayarkan mencapai 3%, diperoleh dari 2,5% gaji pekerja dan 0,5% dari perusahaan.
Kebijakan ini telah menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Mengutip dari Kompas, Ruth Intan (27) mengatakan bahwa Program Tapera dapat membantu masyarakat menabung Buat membeli rumah. Tetapi, menurut Tri sebaliknya, pemotongan gaji Buat Tapera akan memberatkan buruh yang Mempunyai beban tanggungan lainnya.
Walaupun begitu, pada 2022 Lampau, BP Tapera menunjukkan bahwa program Tapera berhasil mencapai Sasaran di Kuartal I. Hal itu dapat dilihat dalam hal penyaluran Biaya Sokongan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mengalami peningkatan.
Pada Kuartal I tahun 2022, Kementerian Keuangan menetapkan Sasaran Indikator Kinerja Istimewa (IKU) dengan capaian 20,26%. Pada 31 Maret 2022, penyaluran Biaya Sokongan pembiayaan perumahan (FLPP) Bisa Mengungguli Sasaran, yakni sebesar 22,89% atau 45.777 unit rumah senilai Rp5,08 triliun. Kemudian, per 22 April 2022 telah mencapai 29,47% atau 58.941 unit rumah senilai Rp6,54 triliun, dari Sasaran tahun 2022.
Berdasarkan penjelasan di atas, total realisasi penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga per 22 April 2022 berhasil mencapai 1.002.520 unit rumah senilai Rp81,72 triliun. Walaupun begitu, kebijakan ini Lagi menuai kontroversi. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan Penilaian dengan mempelajari beberapa negara lain yang telah menerapkan aturan serupa Tapera, di antaranya adalah sebagai berikut.
1. Singapura
Program serupa Tapera yang dimiliki Singapura, bernama Central Provident Fund (CPF). Aturan ini sama halnya dengan tabungan jaminan sosial dari perusahaan dan pekerja Buat memenuhi kebutuhan pensiun, perumahan, dan perawatan kesehatan. Nominal iuran yang harus dibayarkan sebesar 17% dari perusahaan dan 20% dari para pekerja.
2. Malaysia
Malaysian Employee Provident Fund (EPF), program tabungan wajib karyawan swasta Buat pensiun dan perumahan. Para karyawan dibebankan potongan sebesar 11% dari gaji bulanannya, sedangkan perusahaan sebesar 12-13% dari gaji karyawannya.
3. Filipina
Program Home Development Mutual Fund mewajibkan Segala sektor pekerja dan perusahaan di Filipina Buat membayar pajak. Pendapatan pajak tersebut nantinya digunakan Buat pensiun, kecelakaan kerja, dan pembiayaan perumahan peserta.
Setiap karyawan yang mengikuti program ini harus membayar iuran sebesar 3,63% dari gaji, sementara perusahaan selaku pemberi kerja diharuskan membayar 7,37% dari gaji pekerjanya. Tetapi, bagi pekerja sektor informal, dibatasi minimal PHP1.000 (Filipina peso).
4. Jerman
Pemerintah Jerman memberlakukan program Bausparen, Biaya tabungan yang dibayar setiap bulan, bahkan dapat berkembang dengan Kembang. Bausparen dapat memungkinkan pesertanya Buat mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam program ini.
Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dipelajari oleh Indonesia, mulai dari besaran nominal, Sasaran pajak, hingga hasil yang diharapkan kedepannya. Dengan begitu, ke depannya kebijakan ini dapat diterima dan Bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sama seperti halnya dengan negara-negara lain.
