Ini Rincian Anggaran Fungsi Legislasi DPR 2025

Setiap tahun, alokasi anggaran bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu menjadi sorotan publik, terutama pada fungsi legislasi yang menjadi salah satu tugas Primer lembaga tersebut. Dalam RAPBN 2026, DPR mendapatkan anggaran sebesar Rp9,9 triliun, nyaris sama dengan outlook 2025.

Dari tahun ke tahun, anggaran DPR Maju meningkat. DPR menyebutkan kenaikan ini didorong oleh naiknya jumlah kursi menjadi 580 Member, naik 5 orang dari periode sebelumnya. Meski begitu, banyak yang menyoroti peningkatan anggaran yang cukup signifikan Jika kenaikan jumlah Member tergolong kecil.

Pada 2025, fungsi legislasi DPR mendapat anggaran Rp237,3 miliar Buat 11 kegiatan. Jumlah ini naik tipis dari 2023 yang sebesar Rp234,2 miliar dan 2024 yang mencapai Rp235,1 miliar.

Sasaran Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Buat 2025 adalah sebanyak 47 RUU, dengan rincian 41 RUU Buat tahun ini dan 6 RUU dari masa sidang tahun Lampau.

Menurut Lembaga Indonesia Buat Transparansi Anggaran (FITRA), pada 2025, alokasi anggaran fungsi legislasi DPR digunakan Buat UU usul DPR oleh komisi yang mencapai Rp76,13 miliar. Nilainya naik dari 2024 yang sebesar Rp76 miliar.

Selain itu, fungsi laporan sosialisasi UU oleh Member DPR mendapat anggaran Rp38,73 miliar, disusul oleh fungsi UU usul pemerintah oleh komisi yang mencapai Rp35,66 miliar.

Fungsi legislasi lain seperti UU usul DPR oleh Baleg, Pansus, dan perorangan Member mendapat Rp26,29 miliar, RUU kumulatif terbuka mendapat Rp17,92 miliar, program legislasi nasional memperoleh Rp12,53 miliar, UU usul pemerintah oleh Baleg dan Pansus mendapat Rp11,47 miliar, laporan hasil Penyelenggaraan dan pemantauan tugas Baleg lainnya memperoleh Rp10,18 miliar, peraturan DPR memperoleh Rp3,9 miliar, perkara di Mahkamah Konstitusi mendapatkan Rp3,87 miliar, dan terakhir perkara hukum di dalam maupun di luar pengadilan oleh tim kuasa DPR memperoleh alokasi terendah, hanya Rp0,67 miliar.

Menurut FITRA, alokasi anggaran ini Kagak diimbangi dengan kinerja yang maksimal. Per Agustus 2025, dari Sasaran 477 RUU di DPR, baru 4 RUU yang sudah selesai, 2 RUU dalam tahap pembahasan dan penetapan usul, dan 5 RUU dalam tahap penyusunan. Lagi Terdapat 34 RUU dalam tahap terdaftar.

Selain RUU, banyak pula muncul permohonan judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi, mencapai 1.897 putusan dari 2003 Tiba 2024. Pada 2024 saja, terdapat 18 putusan JR yang sudah dikabulkan MK. Hal ini berarti, proses penyusunan UU Lagi Kagak maksimal dan Kagak sesuai aspirasi masyarakat.

“Kerap kali UU yang dihasilkan dianggap Kagak mewakili rakyat, seperti UU BUMN dan UU Minerba. Lampau anggaran tersebut dipergunakan Buat apa saja yang dapat menunjang kualitas dari UU tersebut? Atau alih-alih Buat memperkuat kualitas produk legislasi, malah digunakan Buat kepentingan-kepentingan lain seperti kunjungan studi banding Tiba ke luar negeri,” tulis FITRA dalam laporannya.

Baca Juga: Benarkah Gaji Member DPR RI Naik? Simak Take Home Pay Member DPR RI 2025 Berikut Ini

Sumber: