Indonesia Jadi Negara dengan Transparansi Belanja Perpajakan Tertinggi Ke-2 2024

Ramai isu kenaikan PPN menjadi 12% terhitung 1 Januari 2024 mendatang Membikin pemasukan negara lewat pajak semakin menarik perhatian masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa kenaikan tarif PPN ini merupakan upaya Buat meningkatkan penerimaan negara lewat pajak, yang selama ini menjadi sumber Esensial pemasukan negara.

“Kenaikan tarif PPN menjadi 12% dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan fiskal di tengah tantangan ekonomi Dunia,” ujar Sri Mulyani pada konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Menurut laporan dari Council on Economic Policies (CEP) dan German Institute of Development and Sustainability (IDOS), Indonesia masuk jajaran negara dengan tingkat transparansi belanja perpajakan tertinggi di dunia. Hal ini diperoleh dari indeks transparansi belanja perpajakan atau Dunia Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) yang dirilis pada 19 Desember 2024.

Skor GTETI bertujuan Buat menilai seberapa Berkualitas transparansi pemerintah di 105 negara dalam mempublikasikan hasil belanja perpajakannya pada masyarakat. Terdapat 25 indikator penilaian yang dikelompokkan ke dalam 5 dimensi, yakni dimensi ketersediaan publik, kerangka kerja institusional, metodologi dan cakupan, ketersediaan data, dan penilaian pengeluaran pajak.

GTETI menyediakan kerangka kerja sistematis Buat memberi peringkat terhadap negara berdasarkan kebijakan, kualitas, dan cakupan laporan pengeluaran pajaknya. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai kelima dimensi penilaian adalah sebagai berikut.

1. Ketersediaan Publisitas

Dimensi ini menilai seberapa jauh laporan belanja perpajakan dipublikasikan dan disebarluaskan pada masyarakat secara Biasa. Dimensi ini menilai seberapa rutin laporan dipublikasikan, keterbaruan data, akses secara online, dan seberapa mudah Arsip dipahami.

2. Kerangka Kerja Institusional

Dimensi ini menilai seberapa Berkualitas kerangka kebijakan di suatu negara dalam mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menyusun kebijakan belanja perpajakan. Penilaian ini mencakup dasar hukum terkait laporan perpajakan, penugasan tanggung jawab penyusunan laporan, strategi jangka menengah, dan anggaran pelaporan belanja perpajakan.

3. Metodologi dan Cakupan

Dimensi ini menganalisis seberapa jauh laporan belanja perpajakan mengikutsertakan Segala jenis perpajakan di tingkat nasional. Penilaian dilakukan dengan sistem benchmark Tertentu Buat memastikan penilaian telah apple to apple.

4. Ketersediaan Data

Dimensi ini mengacu pada informasi yang tersedia dalam laporan belanja perpajakan, seberapa Berkualitas dan dalam data-data yang terkandung di dalamnya serta seberapa spesifik tujuan kebijakan perpajakan dijelaskan.

5. Penilaian Pengeluaran Pajak

Terakhir, dimens ini menilai seberapa besar Perkiraan nilai penerimaan yang hilang dalam kurun waktu tertentu. Dimensi ini juga menilai ketersediaan informasi terkait Pengkajian performa penerimaan pajak.

Hasilnya, Indonesia duduk di urutan kedua dengan skor mencapai 73,4. Rata-rata skor Dunia pada 2024 berada pada Bilangan 46 dari 100.

Buat penilaian per dimensinya, Indonesia meraih skor 16 dari 20 Buat dimensi ketersediaan publisitas, 12,6 poin Buat dimensi kerangka kerja institusional, 15,8 poin Buat dimensi metodologi dan cakupan, 17 poin Buat dimensi ketersediaan data, dan 12 poin Buat penilaian pengeluaran pajak. Indonesia juga masuk kategori Berkualitas, yang berada pada rentang 60-80 poin. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah Buat bersifat terbuka dan transparan terhadap masyarakatnya, terutama yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, sudah cukup Berkualitas di tingkat Dunia.

Adapun Korea Selatan menduduki posisi pertama dengan skor 76,1, menunjukkan keterbukaan yang tinggi. Kanada menyusul Indonesia di peringkat ketiga dengan skor 70,7, diikuti Jerman dengan 69,3 poin dan Prancis dengan 68,7 poin.

Sebaliknya, Tanzania berada di peringkat bontot di posisi ke-105 dengan skor 18,5, mencerminkan Tetap perlunya upaya dari pemerintah Buat meningkatkan transparansi terkait belanja perpajakan. Algeria menjadi yang terendah kedua dengan skor 19,2, diikuti Eswatini (19,8), Burundi (20,7), dan Madagaskar (20,9).

Baca Juga: Sektor Penyumbang Pajak Terbesar 2024