Pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana pemberian diskon listrik sebesar 50 persen selama dua bulan dan akan mengalihkan dana tersebut ke program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah hasil kajian menemukan bahwa proses alokasi anggaran tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang ditetapkan.
“Kami melihat bahwa finalisasi anggaran diskon listrik akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, pelaksanaan potongan harga pada Juni dan Juli tidak memungkinkan lagi,” katanya kepada wartawan seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto.
Sebaliknya, kata Sri Mulyani, persiapan program BSU sudah lebih matang, terutama dari sisi kesiapan data.
Ia mengakui bahwa program BSU menghadapi kendala terkait data selama masa COVID-19, terutama terkait data penerima manfaat yang tidak lengkap.
Namun, ia mencatat bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) kini telah melakukan verifikasi dan pemutakhiran data.
“Data dari BPJS Ketenagakerjaan kini valid, dan kami telah mempersempit fokus kepada pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta (sekitar US$215) per bulan,” jelasnya.
Rencana pemberian potongan harga listrik, yang awalnya diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 Mei, dijadwalkan berlangsung mulai 5 Juni hingga 31 Juli, dengan sasaran pelanggan dengan daya listrik 450 hingga 2.200 VA—mirip dengan program potongan harga pada Januari dan Februari.
Meski dibatalkan, pemerintah akan tetap melanjutkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk mendongkrak daya beli masyarakat pada kuartal kedua.
Paket tersebut meliputi diskon tiket kereta api sebesar 30 persen, diskon tiket pesawat sebesar 6 persen melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), dan diskon tarif angkutan laut sebesar 50 persen.
Sementara itu, pengguna jalan tol akan diuntungkan dengan diskon tarif sebesar 20 persen yang ditujukan untuk membantu sekitar 110 juta pemudik. Insentif tersebut akan diberikan selama musim liburan sekolah Juni–Juli.
Untuk bantuan sosial, sebanyak 18,3 juta keluarga akan menerima tambahan Rp200.000 per bulan melalui program Kartu Sembako, beserta 10 kilogram beras selama dua bulan.
Bagi pekerja, program BSU akan kembali memberikan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan kepada 17,3 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta, serta guru honorer kontrak. Bantuan ini akan disalurkan sekaligus pada bulan Juni.
Selain itu, pemerintah akan memberikan potongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50 persen untuk sektor padat karya, yang berlaku mulai Agustus hingga Januari mendatang.
