Memperkuat Relasi POLRI dan Masyarakat Sipil di Momentum Hari Bhayangkara Oleh Iradat Ismail Sekjend FAPII. Direktur Kornas JAPI
Setiap tahun, pada tanggal 1 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhayangkara sebagai bentuk apresiasi terhadap jasa dan pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Momentum ini seharusnya tidak hanya menjadi seremonial belaka, tetapi juga menjadi refleksi untuk memperkuat relasi antara POLRI dan masyarakat sipil. Dalam konteks demokrasi, hubungan yang harmonis antara aparat penegak hukum dan warga adalah kunci terciptanya keamanan yang inklusif dan berkeadilan.
POLRI di Tengah Tantangan Masyarakat Sipil
Masyarakat sipil, yang terdiri dari aktivis, LSM, akademisi, dan kelompok masyarakat, memiliki peran penting dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Namun, seringkali terjadi ketegangan antara POLRI dan elemen masyarakat sipil, terutama dalam isu-isu seperti kebebasan berekspresi, penanganan demonstrasi, atau kasus-kasus HAM. Di satu sisi, POLRI bertugas menjaga ketertiban; di sisi lain, masyarakat sipil berjuang memastikan hak-hak konstitusional warga negara terlindungi.
Membangun Kepercayaan melalui Dialog dan Kolaborasi Hari Bhayangkara bisa menjadi momen untuk:
Meningkatkan Dialog
POLRI perlu membuka ruang diskusi dengan masyarakat sipil untuk mendengar aspirasi dan kritik konstruktif. Forum bersama dapat mengurangi mispersepsi dan membangun pemahaman yang lebih baik.
Transparansi Penegakan Hukum
Masyarakat sipil kerap mempertanyakan objektivitas POLRI dalam menangani kasus tertentu. Dengan meningkatkan transparansi, POLRI dapat memulihkan kepercayaan publik.
Pelibatan Masyarakat dalam Program Community Policing
Konsep polisi yang melayani masyarakat, harus diperkuat. POLRI bisa berkolaborasi dengan komunitas lokal dalam pencegahan kriminalitas dan hanya bertindak sebagai penghukum.
POLRI sebagai Pelindung, Bukan Penguasa
Citra POLRI sebagai “sahabat masyarakat” harus benar-benar diwujudkan. Masih ada kesan represif dalam beberapa kasus, seperti pembubaran paksa unjuk rasa atau penggunaan kekuatan berlebihan. Di momentum Hari Bhayangkara, POLRI perlu menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak sipil, bukan justru menjadi alat kekuasaan yang menekan kebebasan.
Penutup
Hari Bhayangkara adalah pengingat bahwa POLRI ada untuk rakyat. Dengan memperkuat relasi dengan masyarakat sipil—melalui dialog, transparansi, dan kolaborasi—POLRI dapat menjadi institusi yang benar-benar daulat dan dipercaya. Keamanan yang baik bukan hanya tentang ketertiban, tetapi juga tentang keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia
