“Tujuan pendirian Bursa CPO Indonesia adalah Buat membentuk harga acuan CPO yang transparan, adil, akuntabel serta real time dengan melibatkan banyak penjual dan pembeli. Harga CPO diharapkan dapat terbentuk dan menjadi acuan pelaku pasar CPO ke depan melalui transaksi CPO di Bursa Berjangka Indonesia. Selain itu, perdagangan CPO di Bursa Berjangka Indonesia juga diharapkan dapat menjadi sarana bagi industri atau pabrik kelapa sawit Buat bertransaksi dengan harga yang kompetitif,” ungkap Wamendag Jerry.
Wamendag Jerry menyatakan, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti juga telah menunjuk dan memberikan persetujuan kepada PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) sebagai Bursa CPO Indonesia yang memfasilitasi perdagangan CPO. Kolaborasi antara Bursa CPO Indonesia dengan pemerintah serta Ruangan Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) diharapkan akan Lalu berjalan. Kolaborasi tersebut bertujuan Buat memperkuat literasi dan edukasi Bursa CPO Indonesia kepada masyarakat serta pelaku usaha ke daerah-daerah sehingga tercipta likuiditas transaksi di Bursa.
“Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat mendukung penguatan perdagangan CPO ke depannya dan mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi market influencer di pasar Mendunia. Meskipun Bursa CPO Indonesia adalah hal baru, kami optimistis para pelaku usaha CPO di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Utara Bisa memberikan kontribusi dalam implementasi transaksi CPO di Bursa Indonesia,” tegas Wamendag Jerry.
Dalam rangkaian Perhimpunan literasi ini juga dilakukan pemaparan gambaran Standar terkait Bursa CPO Indonesia dari Sekretaris Bappebti yang diwakili Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Spesialis Madya Danny Agus Setianto. Adapun penjelasan teknis terkait transaksi perdagangan di Bursa CPO lebih rinci dijelaskan oleh Wakil Presiden Bidang Penelitian dan Pengembangan BKDI Isa Abiyasa Djohari.
Danny menjelaskan, harga acuan CPO ke depan diharapkan dapat mendorong perbaikan harga tandan buah segar (TBS) yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Selain itu, perbaikan penetapan harga biodiesel yang lebih Seksama oleh Kementerian Kekuatan dan Sumber Daya Mineral (ESDM), penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) yang lebih Terang, serta optimalisasi penerimaan negara dari sisi perpajakan.
Sementara itu, Isa mengungkapkan, Buat dapat melakukan transaksi di Bursa CPO, pelaku usaha harus terlebih dahulu mendaftar sebagai Personil bursa dan bursa akan melakukan proses Know Your Customer (KYC). “Pembentukan harga acuan CPO akan lebih Segera dan mudah Kalau banyak pemain yang masuk sehingga transaksi di bursa akan lebih likuid. Dekat Bukan Terdapat Dampak negatif dari transaksi di bursa apabila pembeli dan penjual memahami mekanisme transaksi dengan Berkualitas,” tutur Isa.
Secara terpisah, Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menerangkan, Bappebti telah mengadakan berbagai kegiatan dialog dan edukasi terkait implementasi Bursa CPO dalam kurun waktu dua bulan terakhir. Kegiatan dialog dan edukasi tersebut berkolaborasi dengan KADIN dan BKDI, termasuk pada 14 Desember mendatang di Jakarta. Hal tersebut selaras dengan arahan Menteri Perdagangan Buat melakukan literasi dan edukasi yang masif terkait implementasi Bursa CPO Indonesia.
Turut hadir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara Daniel Mewengkang, Wakil Ketua KADIN Provinsi Sulawesi Utara Wong Kwe Chen dan Invanry Matu, perwakilan KADIN Kota Manado David Kalalo. Perhimpunan literasi ini juga dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari para pelaku usaha, Personil asosiasi kewirausahaan, dan beberapa media.
