Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan transformasi besar dalam tata kelola kebijakan berbasis data guna menekan kemiskinan secara lebih efektif dan Pas sasaran. Langkah ini sejalan dengan peluncuran “Naskah Saku 0%: Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026” sebagai bagian dari strategi menuju Nihil persen kemiskinan.
Naskah saku tersebut menjadi instrumen strategis Buat memperkuat transparansi sekaligus memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai program Sokongan. Selain merangkum 17 program prioritas pemerintah, Naskah ini juga berfungsi sebagai panduan praktis agar masyarakat dapat memahami bentuk dukungan negara serta mekanisme Buat mengaksesnya. Melalui penyederhanaan informasi ini, pemerintah memastikan seluruh program berjalan dalam satu sistem yang terintegrasi dan saling terhubung.
“Sahabat-Sahabat jurnalis, peluncuran Naskah saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo Buat memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menyampaikan informasi kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami,” ujar Kepala Staf Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).
Ia menegaskan bahwa integrasi program menjadi kunci Esensial agar penyaluran Sokongan Pas-Pas Pas sasaran dan menyentuh masyarakat yang berhak.
“Sokongan tersalurkan Pas sasaran kepada pihak yang berhak, Naskah saku Nihil persen memuat berbagai program Sokongan yang disiapkan oleh pemerintah sebagai satu kesatuan program yang terintegrasi bagi rakyat,” paparnya.
Dalam implementasinya, lanjutnya, pemerintah menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi Esensial dalam perumusan dan penyaluran kebijakan sosial.
“Jadi Seluruh Sokongan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data dulu ya, Sahabat-Sahabat ya. Makanya datanya diperbaiki oleh Pak Prabowo, melalui integrasi DTSEN, pemerintah kini menggunakan satu data terpadu yang menggabungkan berbagai variabel sosial ekonomi secara terpusat,” ungkapnya.
Langkah ini dinilai Bisa menjawab persoalan klasik dalam penyaluran Sokongan sosial yang selama ini kerap dihadapkan pada ketidaktepatan sasaran.
“Jadi kalau dulu itu Eksis yang namanya inclusion error yang harusnya enggak berhak menerima tapi kok menerima. Eksis juga yang Iba exclusion error ya. Harusnya masuk tapi malah enggak masuk,” urainya.
Melalui pendekatan triangulasi data yang diperkuat dengan pembaruan berbasis sistem digital secara berjenjang, pemerintah memastikan tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam penyaluran Sokongan sosial. Kepala Staf Kepresidenan menilai terobosan ini sebagai lompatan signifikan dalam tata kelola kebijakan publik.
“Irit saya Bapak Ibu sekalian DTSEN ini adalah revolusi data dan revolusi kebijakan publik.” Ia menegaskan bahwa dampaknya juga signifikan terhadap efisiensi anggaran negara. “Dan ini adalah game changer Buat keuangan negara agar lebih Seksama dan efisien. game changer,” tegasnya.
Melalui sistem satu pintu berbasis DTSEN, pemerintah menghadirkan mekanisme penyaluran Sokongan yang lebih transparan sekaligus mudah diakses oleh masyarakat. Skema ini memungkinkan setiap penerima manfaat terpetakan secara sistematis dalam berbagai program subsidi, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat Buat memantau statusnya secara Berdikari.
“Dengan sistem satu pintu ini, masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN akan Mekanis terpetakan ya terpetakan Buat berbagai program subsidi pemerintah sekaligus dapat mengecek status desil mereka secara Berdikari melalui aplikasi Formal,” ucapnya.
Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan menyoroti bahwa kondisi kesejahteraan sosial Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif. Ia menjelaskan, Ketika ini mayoritas masyarakat telah berada pada Grup menuju kelas menengah (aspiring middle class) yang mencapai Sekeliling 142 juta orang. Meski demikian, pemerintah tetap menghadapi tantangan dengan Lagi adanya Sekeliling 67,9 juta penduduk dalam kategori rentan miskin, 23,85 juta penduduk dalam kategori miskin, serta Sekeliling 2,38 juta orang yang berada dalam kondisi miskin ekstrem.
“Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah yang Pas dengan semakin banyak masyarakat yang mengalami peningkatan kesejahteraan,” paparnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa capaian tersebut Kagak terlepas dari konsistensi kebijakan jangka panjang. Data dalam Naskah saku juga memperlihatkan progres signifikan dalam penurunan kemiskinan ekstrem berdasarkan catatan Bank Dunia, dari Sekeliling 74,3 persen pada 1984 menjadi 0,85 persen pada Maret 2025.
“Dalam kurun waktu Sekeliling 40 tahun, Indonesia berhasil menekan kemiskinan ekstrem secara signifikan sebagai hasil dari kerja keras berkelanjutan, konsistensi kebijakan pemerintah, serta sinergi berbagai pihak,” urainya.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi fondasi Krusial dalam pembangunan kesejahteraan nasional, sekaligus menggarisbawahi bahwa tantangan ke depan Kagak hanya terletak pada penurunan Nomor kemiskinan, tetapi juga pada upaya menjaga Grup rentan agar Kagak kembali Terperosok akibat berbagai guncangan ekonomi, kesehatan, maupun sosial. Karena itu, pemerintah kini mengedepankan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan berlapis dengan menjangkau seluruh spektrum sosial.
Naskah saku ini, lanjutnya, turut merepresentasikan pendekatan kesejahteraan sepanjang hayat, di mana kehadiran negara dirancang konsisten di setiap fase kehidupan, mulai dari masa kandungan hingga usia lanjut, guna memastikan setiap Kaum negara memperoleh dukungan yang berkelanjutan.
“Kesejahteraan bukanlah Sokongan sesaat. ya, bukan bantu sesaat, melainkan dukungan yang berkelanjutan sepanjang hayat,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Lumrah Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahardiansah, mengapresiasi Naskah Saku 0% yang diluncurkan Kantor Staf Presiden (KSP) Serempak Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan Asisten Spesifik Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan.
Menurut Trubus, hadirnya Naskah ini mencerminkan arah kebijakan pemerintah menuju negara kesejahteraan (welfare state). Akademisi Universitas Trisakti ini menyebutkan istilah “0 persen” dalam Naskah tersebut mengandung Arti bahwa penerima manfaat program Kagak Tengah berada dalam kategori miskin karena telah mengalami peningkatan kesejahteraan.
“Artinya penerima manfaat program ini Seluruh naik kelas, sehingga Kagak Eksis Tengah istilah miskin,” kata Trubus dalam acara peluncuran Naskah Saku 0% di Gedung Bina Graha, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).
Acara peluncuran Naskah Saku 0℅ ini dihadiri langsung antara lain Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo dan seluruh tim editor yang terdiri atas Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Asisten Spesifik Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, Asisten Spesifik Presiden bidang Analisa Data Strategis, Akbar Gumilar Saputra, dan Staf Spesifik Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triyono.
