Presiden Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi Berbarengan para ulama dan tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (05/03/2026) malam. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut menjadi Perhimpunan dialog antara pemerintah dan para ulama Buat membahas berbagai isu strategis, termasuk dinamika geopolitik Dunia dan upaya diplomasi Indonesia dalam mendorong perdamaian di Timur Tengah.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo memaparkan secara langsung Argumen dan proses panjang di balik keterlibatan Indonesia dalam Perhimpunan Board of Peace (BoP). Menurutnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui komunikasi intensif dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah.
“Jadi beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BoP itu Tak serta-merta, tetapi sudah melalui proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang Terdapat di Daerah, terutama Daerah Teluk, yang kemudian sepakat Buat bergabung,” ujar Muhadjir.
Muhadjir menambahkan bahwa Presiden Prabowo memilih strategi struggle from within, yakni memperjuangkan kepentingan perdamaian dari dalam Perhimpunan tersebut. Langkah tersebut, menurutnya, tetap berpegang pada prinsip konstitusi Indonesia serta komitmen terhadap solusi dua negara.
“Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam. Dan insyaallah apa yang akan beliau lakukan nanti adalah tetap berada di dalam koridor konstitusi kita, terutama di dalam pembukaan undang-undang dasar kita, dan kemudian juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, Yakni terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, Yakni negara merdeka Palestina dan Israel,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi pegangan Esensial Indonesia.
“Karena itu, ke depan kita harus Lanjut berupaya apapun resikonya, apapun konsekuensinya, ikhtiar Buat membangun Palestina merdeka itu harus terwujud. Dan itu tercantum di dalam perjanjian 20 poin, di poin 19 dan poin 20 itu tegas bahwa memang tujuan BoP itu adalah terciptanya negara Palestina, berkoeksistensi dengan Israel. Saya kira itu yang jadi pegangan kita, dengan demikian maka tadi para ulama, para tokoh-tokoh Keyakinan, semuanya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden,” lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana menyampaikan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai pandangan yang muncul di masyarakat terkait keanggotaan Indonesia dalam Perhimpunan tersebut. Tetapi, ia menegaskan bahwa diplomasi tetap menjadi jalan yang ditempuh Indonesia dalam mendorong perdamaian.
“Tapi kalau Terdapat yang menyarankan seperti itu, pemerintah Tak anti kritik, kita mendengarkan Sembari mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik Buat menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan,” ucap Nusron.
Ketua Standar PBNU Yahya Cholil Staquf turut menilai bahwa keberadaan Indonesia dalam Perhimpunan tersebut dapat menjadi instrumen Buat mendorong deeskalasi konflik yang tengah berlangsung di kawasan Timur Tengah, termasuk terkait ketegangan antara Iran, Amerika Perkumpulan, dan Israel. Ia bahkan menilai bahwa Perhimpunan tersebut dapat dimanfaatkan Buat mendorong langkah-langkah diplomatik menuju perdamaian.
“Kalau perlu misalnya Indonesia Dapat menyatakan bahwa agenda-agenda BoP on hold Tiba Terdapat pembicaraan Buat deeskalasi dan perdamaian dari perang Amerika-Israel melawan Iran ini,” katanya.
Menurut Yahya, meskipun Perhimpunan tersebut Lagi dalam tahap awal pembicaraan, keterlibatan Indonesia Berbarengan sejumlah negara Timur Tengah membuka Kesempatan besar bagi upaya diplomasi perdamaian di kawasan.
“Sekalian itu nantinya akan Dapat menjadi instrumen Buat menjadikan BoP ini Malah wahana mendorong terjadinya deeskalasi dan perdamaian dari perang yang sekarang sedang terjadi terkait dengan Iran,” jelasnya.
(BPMI Setpres)
