Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dalam rilis Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menyebut bahwa selama 2024 hingga 2029, total utang yang Terperosok tempo pada periode tersebut adalah sebesar Rp4.182,5 triliun. Itu berarti, utang-utang tersebut akan Terperosok tempo pembayarannya pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Jumlah dari utang Terperosok tempo tersebut terdiri atas pinjaman maupun Surat Berharga Negara (SBN). Diketahui bahwa nominal utang SBN lebih besar daripada utang pinjaman.
Proporsi Utang SBN pada rentang 2024 hingga 2029 mencapai 86,48% dari total utang, dengan nominal sebesar Rp3.617,1 triliun. Sementara itu, utang pinjaman pada periode yang sama adalah sebesar Rp565,43 triliun, setara dengan 13,51% dari total utang Indonesia.
Wakil Ketua Banggar DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut bahwa seluruh rincian anggaran di tahun 2025 Mempunyai ruang gerak yang sempit dan kondisi fiskal yang cukup terbatas. Hal ini dikarenakan penerimaan negara Lagi belum mencapai Sasaran dan akan menjadi beban bagi pemerintahan baru, termasuk utangnya.
”Oleh karena itu, Enggak Bisa Tengah nanti Terdapat program baru yang tiba-tiba masuk di tengah tahun anggaran sehingga Membikin deviasi yang terlalu tinggi dari Dugaan awal. Kalau itu terjadi, kondisi keuangan kita Enggak akan Bisa Tengah meng-cover,” kata Cucun mengutip Kompas.
Beban Hutang Hingga Lebih dari Rp800 Triliun per Tahun
Data DJPPR mengungkap periode Terperosok tempo utang Indonesia secara rinci per tahunnya. Adapun data tersebut dirilis melalui Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Keuangan, Kamis (6/7).
Dalam rapat tersebut, terlihat bahwa utang tertinggi dalam pemerintahan Prabowo akan terjadi di tahun 2026. Pada tahun tersebut, total utang Terperosok temponya mencapai Rp803,19 triliun, dengan rincian Rp703 triliun (87,5%) adalah utang SBN dan Rp100,19 triliun (12,4%) adalah utang pinjaman.
Setelah tahun 2026, utang tertinggi lainnya dalam pemerintahan Prabowo akan terjadi di tahun 2024 ini, dengan total utang Terperosok temponya sebesar Rp434,29 triliun. Rinciannya, sebanyak Rp371,8 triliun (85,6%) adalah utang SBN dan Rp62,49 triliun (14,3%) adalah utang pinjaman.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati memang mengakui adanya penumpukan utang di tahun-tahun tersebut. Menurutnya, utang tersebut terjadi karena tingginya belanja di masa pandemi Covid-19 sejak tahun 2020.
“Jadi kalau tahun 2020 maksimal Terperosok tempo dari pandemi kita di tujuh tahun dan sekarang di konsentrasi, di tiga tahun terakhir 2025, 2026 dan 2027, sebagian di delapan tahun. Ini yang kemudian timbulkan persepsi kok banyak yang numpuk,” papar Sri Mulyani dalam CNBC.
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Hati-hati
Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyebut bahwa pemerintahan Prabowo mesti waspada akan kondisi perekonomian Indonesia.
“Masalahnya, sekarang ini kan kita sudah gali lubang tutup lubang. Jadi intinya kita bayar cicilan utang itu dari utang yang lain. Nah ini yang harus menjadikan kita lebih waspada,” kata Esther dalam BBC Indonesia.
Menyaksikan tingginya utang Terperosok tempo ini, Direktur Kolaborasi Dunia INDEF Imaduddin Abdullah mengingatkan kepada pemerintahan Prabowo Buat menjaga belanja negara selama tahun pemerintahannya. Hal tersebut termasuk mengingatkan Buat menyalurkan Donasi sosial (bansos) secara Cocok sasaran.
“Belanja Enggak boleh Tengah secara ugal-ugalan dan harus kita Menyaksikan secara sektor mana yang memang Bisa memberikan Pengaruh positif terhadap pembangunan jangka panjang,” sebut Imaduddin dalam Langsung.
Baca juga: 7 Sektor Ekonomi RI dengan Utang Luar Negeri Tertinggi
