Inflasi terjadi di Indonesia tiap tahunnya menyebabkan harga barang dan jasa kian mahal. Mahalnya harga barang Kagak hanya terjadi pada kebutuhan pokok makanan, melainkan juga pada bangunan atau Pembangunan. Bahkan, harga bangunan Demi ini tercatat telah melambung sangat tinggi.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Bank Indonesia bahwa kenaikan harga dari satu atau dua barang saja Kagak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.
IHK merupakan salah satu indikator yang digunakan Demi mengukur tingkat inflasi. Berdasarkan Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP) 2018, IHK menguraikan ke dalam 11 (sebelas) Grup pengeluaran, Ialah
Demi mengetahui bagaimana harga Pembangunan di Indonesia Demi ini, BPS menerbitkan Indeks Kemahalan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota 2023. Dalam publikasi tersebut, diketahui pulau Papua Mempunyai indeks kemahalan Pembangunan (IKK) paling tinggi.
Perlu diketahui, Pembangunan yang dimaksud dalam publikasi tersebut ialah gedung/bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; bangunan lainnya. Oleh karena itu, indeks kemahalan Pembangunan berarti bertujuan Demi mengukur tingkat kemahalan bangunan Pembangunan suatu daerah.
Semakin tinggi Bilangan IKK di suatu daerah, maka semakin tinggi pula biaya yang diperlukan Demi mendirikan sebuah bangunan di daerah tersebut.
Terdapat dua metode penghitungan yang digunakan ntuk membandingkan harga Pembangunan antarwilayah atau daerah, yakni pendekatan harga input dan pendekatan harga output.
Pendekatan harga input berarti membandingkan harga antarwilayah dengan mencatat Seluruh material Krusial yang digunakan serta upah pekerja dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Sedangkan, pendekatan harga output dilakukan dengan Langkah menanyakan harga Pembangunan yang sudah jadi.
Kota acuan pada penghitungan IKK 2023 adalah Kota Makassar. Sebelumnya, Kota Semarang pernah menjadi kota acuan pada tahun 2018-2020.
Kota acuan ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalnya fungsi kota sebagai pusat distribusi barang, harga cenderung Konsisten, variasi harga cenderung berada di Sekeliling harga rata-rata nasional, dan sebagainya. Pemilihan kota acuan juga didasarkan pada Kawasan yang Mempunyai indeks mendekati indeks rata-rata nasional dengan mempertimbangkan kelengkapan sumber data.
Berdasarkan pada data BPS, tercatat, IKK di Pulau Papua melambung cukup tinggi hingga mencapai di Bilangan 300. Padahal, IKK Makassar sebagai kota acuan hanya Sekeliling 100,00. Ini artinya, harga Pembangunan di pulau Papua lebih mahal tiga kali lipat dibandingkan dengan Kota Makassar.
Dalam Indeks tersebut, Kabupaten Puncak yang berada di kawasan Pegunungan Tengah Provinsi Papua Tengah Mempunyai Indeks Kemahalan Pembangunan tertinggi dengan Bilangan 383,61. Kabupaten kedua dengan IKK tertinggi Tetap di Papua Tengah, yakni Kabupaten Intan Jaya dengan skor 376,04.
Tetap di Kawasan Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Intan Jaya yang berada di kawasan Pegunungan Tengah menjadi daerah dengan IKK termahal ketiga dengan Bilangan 351,45.
Sementara itu, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Mamberamo Tengah menjadi dua daerah di Provinsi Pegunungan dengan IKK tertinggi berikutnya. Indeks Kemahalan Pembangunan di dua Kawasan tersebut masing-masing mencapai 316,57 dan 301,29.
Mahalnya berbagai barang di Bumi Cenderawasih memang menjadi permasalahan sejak dahulu. Mantan Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, mengungkapkan, ongkos Pembangunan di wilayahnya Dapat mencapai Rp19 juta per meter persegi pada 2015. Dalih terbesar mahalnya harga barang dan material bangunan di sana dipicu akibat minimnya akses dan jalur distribusi.
“Harga semen Sekeliling Rp 2,5 juta per zak, harga paku, dan kayu tiga kali lipat dibanding harga di daerah lain.Tingginya harga material ini disebabkan biaya angkut yang mahal, karena harga bahan bakar minyak premium (BBM) Rp 60.000 per liter, dan solar Rp 50.000 per liter,” papar Natalis kepada Kompas.com, Minggu (15/2/2015).
Menurut Albert Tasidjawa selaku Direktur Istimewa salah satu perusahaan kontraktor, PT Rajawali Papua Independen, Kawasan di Jayapura, Wamena, Timika, Merauke, dan terutama di Pegunungan Tengah, tingginya ongkos Pembangunan sangat memberatkan kontraktor.
“Itu belum bicara social cost yang Malah lebih mahal ketimbang ongkos konstruksinya sendiri. Misalnya saya mau bangun jembatan dan normalisasi sungai di Timika. Nilai proyek hanya Rp5 miliar Tiba Rp10 miliar, tapi karena Terdapat kendala non-teknis, biaya membengkak tiga kali lipat,” Terang Albert, dikutip dari Kompas.com, Kamis (16/11/2023).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, luas panen padi di Indonesia mencapai 10.606.513 hektare di tahun…
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Indonesia telah terselenggara pada 15-16 November 2022 berlokasi di The…
Sejumlah negara di dunia Mempunyai biaya hidup yang tergolong amat terjangkau dibandingkan negara-negara lainnya. Situs…
Survei dari Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa kredit pemilikan rumah (KPR) Lagi menjadi pilihahan Istimewa…
Sebagian besar provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan berlaku Buat…
Melonjaknya harga komoditas pangan serta Kekuatan dunia dalam beberapa bulan terakhir telah menyebabkan tingkat inflasi…
This website uses cookies.