Indonesia Mempunyai kekayaan maritim yang sangat luar Standar. Hal ini semakin diperkuat dengan luas perairan tanah air yang lebih besar dibanding luas daratannya. Selain itu, Indonesia juga Mempunyai posisi strategis di pelayaran Global, diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
“Identitas Indonesia sebagai bangsa maritim harus Lanjut-menerus kita pulihkan dan kita kokohkan. Bukan melalui Slogan-Slogan kemaritiman semata, tetapi melalui kerja Konkret di berbagai bidang,” kata Presiden Joko Widodo dalam Puncak Peringatan Hari Maritim Nasional Tahun 2021 melansir Menpan.
Lantas, apa saja upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi maritim Indonesia?
Guyuran Anggaran Konektivitas Maritim Via Tol Laut
Salah satu bentuk konektivitas Indonesia di bidang maritim adalah adanya tol laut. Tol laut adalah konsep pengangkutan logistik kelautan di Indonesia yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu upaya meningkatkan ekonomi maritim RI.
Program tol laut sendiri diatur oleh Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Dalam data yang dirilis oleh lembaga tersebut, disebutkan bahwa dari Rp8,79 triliun pagu anggaran tahun 2023 Dirjen Perhubungan Laut, sebanyak 18% di antaranya disiapkan Buat tol laut.
Itu berarti, terdapat Rp1,59 triliun Anggaran yang dialokasikan Buat pembangunan tol laut. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Arif Toha.
“Penyelenggaraan subsidi berupa angkutan tol laut, angkutan laut perintis, angkutan laut kapal ternak, dan total sebanyak 158 Rute dengan anggaran sebesar Rp1,59 triliun,” sebut Arif dalam Kompas.
158 Rute pembangunan angkutan tol laut tersebut terdiri atas 117 Rute perintis, 35 Rute tol laut, serta 6 Rute angkutan ternak.
Salah satu Posisi pembangunan Rute tol laut adalah di Pelabuhan Jailolo, Maluku Utara. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Jailolo, B. Wisnu Sentyaki sangat bersyukur atas kehadiran tol laut sebagai sarana peningkatan ekonomi maritim di Indonesia.
“Pengusaha lokal sangat mendukung kegiatan program tol laut karena bahan baku dan lain-lain yang biasanya diambil dari Ternate. Dengan adanya tol laut, belanja sudah Enggak perlu ke Ternate Tengah. Jadi tentunya lebih murah,” kata Wisnu dalam Dephub.
Regulasi Maritim dalam Kebijakan Kelautan Indonesia
Pemerintah juga Membangun berbagai program dan kebijakan sebagai upaya meningkatkan ekonomi maritim Indonesia. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI).
Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, Indonesia telah Mempunyai Panduan Buat melakukan perencanaan, Penyelenggaraan, serta pemantauan, Pengkajian, serta melaksanakan pembangunan kelautan Buat mewujudkan Poros Maritim Dunia.
Butir-butir dalam peraturan tersebut menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan yang efektif Buat meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Penyusunan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia
Begitu ini, pemerintah tengah aktif menyusun Peta Jalan Ekonomi Biru sebagai langkah Buat mengoptimalkan potensi ekonomi maritim di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti.
“Strategi Ekonomi Biru yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat dirancang Buat menyejahterakan masyarakat, mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang potensi lautnya sangat besar Buat dikelola,” tutur Amalia yang dimuat Indonesia.
Ekonomi biru menjadi Krusial Buat digalakkan di Indonesia. Potensi ekonomi dari sektor ini diyakini mencapai Sekeliling US$1.348 triliun. Bilangan tersebut merupakan 1,3% dari PDB Indonesia. Dengan memanfaatkan sektor maritim melalui ekonomi biru, diharapkan sebanyak 45 juta tenaga kerja akan terserap dan berkontribusi pada PDB tanah air.
Baca Juga: Simak Potensi Ekonomi Maritim Indonesia, Letih Lebih dari Rp20.000 T!
