Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit sebesar Rp507,8 triliun atau Sekeliling 2,29% terhadap terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini disampaikan pada konferensi pers APBN Kita, Senin (6/1/2025).
“Kita lihat defisit di Rp507,8 triliun ini sangat impresif karena Bukan hanya lebih rendah dari lapsem yang kita prediksi memburuk bedanya lebih dari Rp100 triliun sendiri lebih rendah dari outlook defisit tapi lebih rendah dari APBN awal yang Rp522,8 triliun,” terang Sri Mulyani.
Memang Apabila dibandingkan proyeksi pemerintah pada awal tahun, defisit APBN 2024 ini lebih rendah.
Pendapatan negara pada 2024 tercatat sebesar Rp2.842,5 triliun, setara 101,4% dari Sasaran APBN 2024. Nilainya naik 2,1% secara tahunan dibanding 2023. Sementara itu, belanja negara juga tercatat naik 7,3% year-on-year menjadi sebesar Rp3.350,3 triliun, setara dengan 100,8% terhadap Sasaran APBN 2024. Dengan demikian, defisit APBN mencapai Rp507,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB.
Belanja Negara 2024
Belanja negara pada 2024 difokuskan pada sejumlah sektor Primer, seperti pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.
Anggaran di bidang pendidikan mencapai Rp550,4 triliun, digunakan Demi 21,1 juta penerima Program Indonesia Pintar (PIP), 1,1 juta mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, serta Demi 1,6 juta guru penerima. Lebih lanjut, anggaran tersebut dikeluarkan Demi tunjangan guru dan pembangunan serta perbaikan 310 unit madrasah dan sekolah keagamaan.
Biaya tersebut juga dialokasikan Demi 53,2 juta pelajar penerima Anggaran Donasi Operasional Sekolah (BOS) dan 58,6 ribu mahasiswa penerima beasiswa LPDP.
Sementara itu, Demi sektor kesehatan, pemerintah membelanjakan total Rp194,4 triliun Demi program BPJS Kesehatan bagi 96,7 juta orang. Anggaran tersebut juga digunakan Demi 55,4 ribu ibu hamil yang Kekurangan Kekuatan Kronis (KEK) dan 100 ribu balita kurus yang memperoleh makanan tambahan.
Pemerintah mengeluarkan biaya Demi program fasilitas dan pembinaan bagi 8,1 juta keluarga dengan balita, jaminan kesehatan bagi 4,6 juta ASN/TNI/Polri/pensiun/veteran, serta Anggaran operasional sebesar Rp12,8 triliun Demi 10 ribu puskesmas.
Demi perlindungan sosial, pemerintah membelanjakan Sekeliling Rp455,9 triliun, digunakan Demi Program Keluarga Cita-cita (PKH) Lansia bagi 4,2 juta penerima, Atensi Lansia Demi 51,6 ribu orang, Permakanan Lansia Demi 100 ribu jiwa, dan PKH Disabilitas bagi 353,1 ribu orang.
Lebih lanjut, biaya dikucurkan Demi Atensi Disabilitas sebanyak 56 ribu penerima, Permakanan Disabilitas bagi 33 ribu orang, PKH Anak Sekolah Demi 7 juta anak, Atensi Anak Demi 333 ribu orang, Atensi Korban Bencana bagi 11 ribu orang, serta penanganan bencana alam dan nonalam Demi 684 ribu korban.
Anggaran ini termasuk pemberian subsidi listrik Demi 41,5 juta pelanggan, subsidi LPG 3 kg sebesar 8,3 juta MT, subsidi BBM sebesar 18,5 juta kl, dan juga subsidi Kembang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Demi 4,9 juta penerima.
Baca Juga: Simak Daftar Kementerian dengan Alokasi Anggaran Terbesar di RAPBN 2025
