Harga bahan bakar minyak (BBM) di tanah air mengalami penyesuaian pada September 2022 ini. Pemerintah Formal Memajukan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar, diikuti BBM non subsidi Pertamax pada 3 September 2022. Di sisi lain, pemerintah Malah menurunkan harga BBM jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Pemerintah tak sanggup Kembali menahan beban anggaran subsidi BBM yang tahun ini jumlahnya membengkak sangat drastis hingga Rp502,4 triliun. Bilangan ini melambung tinggi hingga lebih dari 3 kali lipat dibandingkan anggaran subsidi BBM pada tahun 2021 yang berjumlah sebesar Rp142 triliun.
Tak dapat dipungkiri, ketidakstabilan harga minyak dunia yang melanda hingga Ketika ini jadi pemicu Istimewa. Selain itu kenaikan harga BBM di Indonesia juga dipicu oleh melemahnya nilai Salin rupiah serta meningkatnya volume BBM bersubsidi.
Tentunya kebijakan ini pro kontra bagi masyarakat di tanah air. Subsidi BBM telah menjadi salah satu yang membebani anggaran negara sejak masa Orde Baru hingga reformasi. Presiden RI selalu dihadapkan dengan opsi Buat mengurangi subsidi BBM.
Pengurangan subsidi BBM menjadi opsi yang sulit Alasan akan berimbas terhadap Bilangan inflasi yang mana pada gilirannya akan membebani ekonomi masyarakat. Bukan heran bila kebijakan pengurangan subsidi ramai disertai penolakan publik.
Sebuah survei dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (IPI) memotret perspektif masyarakat terhadap kenaikan harga BBM yang baru-baru ini terjadi di tanah air. Di dalamnya meliputi pula kompensasi apa saja yang diharapkan masyarakat dari pemerintah.
Mayoritas sangat Bukan setuju harga BBM naik
Berdasarkan laporan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 7 September 2022, mayoritas responden mengungkapkan Bukan setuju sama sekali pemerintah Memajukan harga BBM. Adapun persentasenya mencapai 45,1 persen.
Berikutnya, sebesar 33,6 persen menyatakan kurang setuju harga BBM dinaikkan. Hanya 15,6 persen responden yang mengungkapkan setuju harga BBM naik dan 2,4 persen responden bahkan mengatakan sangat setuju. Sisanya, 3,4 persen responden menyatakan Bukan Paham atau Bukan menjawab.
Di sisi lain, mayoritas responden yakni sebesar 35,6 persen juga menilai bahwa subsidi BBM yang dilakukan pemerintah Bukan Pas sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh orang Pandai yang Pandai membeli kendaraan bermotor.
Sayangnya, ketika ditanya apakah responden mengetahui anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Buat subsidi BBM yang membengkak hingga Rp502,4 triliun, mayoritas menyatakan Bukan Paham dengan persentase sebesar 67,9 persen.
Adapun mayoritas responden juga mengungkapkan bahwa meski harga bahan bakar dunia Ketika ini mengalami kenaikan, Tetapi pemerintah tetap harus berupaya agar harga BBM Bukan dinaikkan, termasuk Apabila harus menambah hutang. Sebesar 56,2 persen responden setuju terhadap pendapat tersebut.
Bertolak belakang dengan pendapat di atas, terdapat 32,4 persen responden yang setuju bahwa Buat mengurangi beban APBN, sebaiknya harga BBM juga dinaikkan. Sementara sisanya sebesar 11,5 persen responden menyatakan Bukan Paham atau Bukan menjawab.
Prioritaskan kompensasi harga bahan makanan pokok
Berbicara tentang kompensasi terkait naiknya harga BBM, mayoritas responden memilih agar pemerintah menurunkan harga bahan makanan pokok. Adapun persentasenya sebesar 19,8 persen responden.
Bentuk kompensasi kenaikan harga BBM berikutnya yang juga banyak diinginkan oleh responden ialah pemerintah memberikan Sokongan sosial bagi Kaum miskin seperti dalam bentuk sembako, beasiswa, dan lain-lain dengan persentase sebesar 16,5 persen responden.
Kemudian, sebesar 15,3 persen responden mengharapkan kompensasi pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, diikuti menyalurkan Sokongan langsung Kontan (BLT) dipilih oleh 11,7 persen responden. Di sisi lain, 7,8 persen responden mengungkapkan bahwa mereka mengharapkan kompensasi pendidikan yang terjangkau Buat Segala kalangan.
Beberapa bentuk kompensasi lainnya yang diharapkan oleh masyarakat akibat pemerintah Memajukan harga BBM antara lain Memajukan upah minimum, menyediakan Sokongan modal usaha kecil, membangun infrastruktur yang lebih Bagus, menambah hibah/Sokongan Buat desa/kelurahan, menyediakan fasilitas kesehatan yang terjangkau Buat Segala kalangan, menyediakan subsidi pertanian, dan sebagainya.
