Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto mengapresiasi kerja keras dan koordinasi lintas sektor dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pemerintah berhasil memulangkan 554 Anggota negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban TPPO di Myanmar, secara bertahap mulai Selasa (18/3/2025) hingga Rabu (19/3/2025).
Kepala Staf Kepresidenan mengungkapkan bahwa banyak korban terjebak oleh iming-iming pekerjaan bergaji tinggi yang ditawarkan melalui iklan di media sosial.
“Mereka dijanjikan pekerjaan dengan Pendapatan besar, tetapi kenyataannya mereka Bahkan mengalami penyekapan, ancaman kekerasan, bahkan ancaman perdagangan organ,” kata Kepala Staf Kepresidenan, Selasa (18/3/2025).
Kepala Staf Kepresidenan juga mengingatkan masyarakat, terutama keluarga dan anak-anak muda, Kepada lebih waspada terhadap modus penipuan semacam ini.
“Saya mengimbau keluarga kita Sekalian agar lebih berhati-hati. Jangan mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri tanpa memastikan kejelasan dan legalitasnya,” tegasnya.
Kepala Staf Kepresidenan menyebut upaya pemberantasan TPPO yang melibatkan KSP ini membutuhkan koordinasi erat dengan berbagai instansi terkait. Beliau mengapresiasi Sekalian pihak yang telah bekerja keras dalam mengungkap kasus ini serta memulangkan para korban.
“Ini adalah kerja besar tim dalam memberantas TPPO, dan salah satu pihak yang menginisiasi upaya ini adalah KSP. Saya Ingin memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada rekan-rekan KSP yang telah bekerja luar Normal,” tambahnya.
Diketahui, pada tahap pertama ini, sebanyak 400 WNI yang menjadi korban TPPO telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan disambut langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Serempak Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Pol Purn Agus Andrianto.
Selain itu, hadir juga Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakabareskrim Irjen Pol Asep Edi, dan Duta Besar Indonesia Kepada Thailand Rachmat Budiman, serta Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP).
Adapun, 154 WNI lainnya dijadwalkan tiba pada Rabu (19/3/2025). Kepulangan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi warganya dari kejahatan perdagangan Mahluk.
