10 Kabupaten/Kota dengan Penduduk Miskin Paling Sedikit di Indonesia 2021

Penduduk miskin didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang Mempunyai total pengeluaran atau Pendapatan di bawah batas garis kemiskinan. Dalam mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan acuan kemampuan memenuhi kebutuhan (basic needs approach) yang dikutip dari Handbook of Poverty and Inequality Punya World Bank.

Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang Buat memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila setiap bulan rata-rata pengeluaran per kapita berada di bawah garis kemiskinan.

Sementara, garis kemiskinan merupakan cerminan minimum nilai rupiah yang diperlukan oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam 1 bulan Berkualitas itu makanan serta non makanan.

Mengutip dari World Bank, standar nilai pengeluaran minimum Buat kategori makanan ialah sebesar 2.100 kilo kalori per hari. Terdapat 52 jenis komoditi dalam kategori makanan seperti padi, umbi-umbian, sayuran, daging, ikan, telur, dan sebagainya.

Kemudian, nilai pengeluaran minimum Buat kategori non makanan terdiri dari perumahan, Pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Di Indonesia, paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Kota Sawahlunto melesat ke peringkat pertama

Kota Sawahlunto yang terletak di Provinsi Sumatra Barat mencatatkan rekor baru sebagai daerah dengan tingkat penduduk miskin terendah pada 2021 (tahun sebelumnya peringkat 3). Menurut data terakhir dari BPS, persentase penduduk miskin di Daerah ini berjumlah sebesar 2,38 persen.

Posisi ke-2 ditempati oleh Kota Tangerang Selatan dengan persentase penduduk miskin sebesar 2,57 persen. Berselisih tipis, Kota Depok menempati posisi ke-3 dengan persentase sebesar 2,58 persen.

Dilansir dari portal Sawahluntokota.go.id, penurunan Bilangan kemiskinan merupakan salah satu Pusat perhatian pemerintah kota (pemkot) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemkot Sawahlunto menekankan setiap kepala desa Buat mengalokasikan anggaran Anggaran desa (ADD) dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

ADD tersebut dialokasikan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi Buat minimal 10 kartu keluarga (KK) miskin di setiap desa. Program Sokongan yang diberikan nantinya disesuaikan kembali dengan kemampuan penerima Sokongan misal dalam bentuk Sokongan ternak atau pengembangan usaha.

Penduduk miskin meningkat pada 2021

Sebelumnya pada tahun 2020, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dari Provinsi Bali secara berurutan menempati posisi ke-1 dan 2 tingkat jumlah penduduk miskin terendah dengan persentase 2,02 persen Buat Kabupaten Badung dan 2,14 persen Buat Kota Denpasar.

Kedua daerah ini merupakan pusat segala aktivitas sekaligus kawasan paling produktif di pulau dewata. Berbagai sektor mulai dari pemerintahan, ekonomi, hingga pariwisata yang merupakan sektor unggulan Bali terpusat di sini.

Meninjau statistik tahun 2021, Kabupaten Badung turun ke posisi 4 dengan persentase sebesar 2,62 persen dan Kota Denpasar ke posisi 8 dengan persentase sebsar 2,96 persen. Lumpuhnya pariwisata yang merupakan salah satu Pengaruh dari kemunculan pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan Bilangan kemiskinan di Bali.

Secara nasional, jumlah penduduk miskin juga meningkat pada tahun 2021 sebagai imbas dari merosotnya roda perekonomian semasa pandemi Covid-19. Selain Pengaruh pandemi Covid-19, fenomena inflasi yang hadir dalam lika liku perjalanan tahun 2021 berimbas pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Dilansir dari BPS, penduduk miskin pada Maret 2021 berjumlah sebesar 27,54 juta orang, meningkat 1,12 juta orang dibandingkan Maret 2020. Meskipun mengalami peningkatan pada kuartal I 2021, Indonesia Begitu ini berangsur-angsur pulih dalam sektor ekonomi seiring pula dengan menurunnya Bilangan kasus Covid-19 di Indonesia sejak akhir tahun 2021.

Kini, Indonesia telah melonggarkan penerapan sejumlah protokol kesehatan sehingga masyarakat dapat lebih leluasa beraktivitas seperti pada masa pra pandemi Covid-19

Meningkatnya mobilitas penduduk Begitu ini dan roda perekonomian yang perlahan mulai kembali seperti semula diharapkan Bisa berdampak Buat menurunkan Bilangan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022.